LENSAINDONESIA.COM: Walikota Malang, Mochammad Anton, bersama 5 anggota DPRD Kota Malang jadi saksi atas terdakwa Jarot Edi Sulistyono, mantan Kadis PU Pemkot Malang dalam kasus korupsi Rp 250 juta, Selasa (27/2/2018).

Walikota sekaligus Calon Walikota Malang dalam Pilkada Serentak 2018 nanti ini, saat memberikan kesaksian dalam sidang, lebih banyak menyatakan tidak tahu atas pembagian uang di lingkungan DPRD Kota Malang yang juga menjerat Ketua DPDR M Arif Wicaksono.

“Selama ini saya tidak pernah bertemu atau rapat dengan anggota Banggar, jadi kalaau ada rapat paripurna, sebelum korum mampir dulu di ruang transit ke ruang transit atau ruang Ketua DPRD, sekalian menunggu Muspida,” dalihnya.

Jaksa KPK saat menanyakan dirinya pernah komunikasi atau bertemu dengan Arif Wicaksono, dijawab pernah bertemu, namun tidak membahas masalah pengesahan Banggar. “Pernah, hanya saat akan rapat paripurna dan disana tidak membahas apa-apa,” elaknya.

Politikus PKB ini juga menyatakan pernah diajak bertemu Cipto dan Arif Wicaksono. Namun karena tidak mempunyai korelasi, dirinya menolak.

Disinggung terkait dirinya meminta secepatnya APBD tahun 2015 segera digedok sehari setelah dibahas (pengesahan) oleh Banggar, Anton beralasan karena waktunya sudah mepet. “Saudara dalam percakapannya disini, meminta agar APBD segera digedok sehari sesudah disahkan. Ini maksudnya apa? sementara Pemprov sendiri minta untuk diserahkan sesudah lebaran, artinya seminggu kemudian, artinya apa,” tanya Jaksa dari KPK.

Mendapat pertanyaan tersebut, Anton beralasan bahwa waktunya sudah terlalu lama dan mepet, karena dalam lelang akan memakan waktu cukup panjang.

“Jawaban saudara saksi jangan melenceng, pertanyaan saya kenapa saudara minta sehari setelah disahkan, apa APBN-nya takut berubah kalau digedok setelah lebaran,” sahut jaksa yang tidak dapat dijawab.

Sementara disinggung terkait dengan uang sampah, Anton mengaku tidak pernah membahas masalah itu, namun setelah diperdengarkan rekaman percakapannya, Anton mengakui. “Iya ada, tapi sampai sekarang belum dikerjakan,” tambahnya.

Sementara 5 anggota DPRD Kota Malang yang duduk di Banggar, kompak mengaku tidak tahu atas aliran dana siluman yang sering terdengar di kalangan dewan. “Memang kami dengar ada pembagian (uang), rapi kami tidak pernah menerima dan saya tidak mau menerima yang bukan atas hak selain gaji,” ujar Heri Puji Utami saat ditanya pembagian uang dari Ketua DPRD Kota Malang, Arif Wicaksono.

Perlu diketahui, Jarot Edi Sulistyono mantan Kadis PU Kota Malang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi multi years pembangunan Jembatan Kedung Kandang sebesar Rp 250 juta. Sementara M Arif Wicaksono menerima uang sebesar Rp 700 juta. @rofik