LENSAINDONESIA.COM: Anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Sukomanunggal, Robert Simangunsong membatah keterangan Komisioner Panwaslu Kota Surabaya Bidangi Hukum dan Penanganan Pelanggaran, Novli Thyssen yang menyebut bahwa Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Khofifah Indar Parawansa telah melakukan pelanggaran kampanye saat mengunjungi Gereja Mawar Sharon pada Rabu 28 Februari 2018 lalu.

Robert yang saat itu bersama Panwascam Helmi dan dua anggota PPL berada di lokasi menyatakan, bahwa saat itu pihaknya tidak menemukan Alat Peraga Kampanye (APK) ataupun penyebaran stiker. Hanya saja, kata dia, pertemuan itu tertutup untuk media massa.

“Pertemuan tertutup untuk media, tapi boleh masuk. Di lokasi kami tidak menemukan alat peraga kampanye atau penyebaran stiker,” ungkap Robert kepada lensaindonesia.com, Senin (05/03/2018).

Robert mengaku kaget ketika Komisinoner Panwaslu Novli Thyssen yang datang terlambat di lokasi tiba-tiba memanggil wartawan untuk konferensi pers dan menyatakan bahwa Cagub Khofifah diduga melakukan pelanggaran kampanye.

“Saya anggota Panwascam yang ada di lokasi tidak diajak kordinasi. Saya juga bingung,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Surabaya, Hadi Margo Sambodo menyayangkan, tindakan Novli yang terburu-buru menyatakan bahwa kunjungan Cagub nomor urut 1 tersebut diduga melanggar kampanye.

Seharusnya, kata Hadi Margo, dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui hal itu pelanggaran atau bukan sebelum mengeluarkan statemen di media.

“Harusnya ditelusuri dulu, dikumpulkan bukti-bukti dan keterangan sebelum mengeluarkan pernyataan pada media. Nanti kita konferensi pers,” ujarnya.

Di ketahui, Komisioner Panwaslu Kota Surabaya Novli Thyssen pada Kamis (01/03/2018) lalu mengatakan bahwa, Khofifah diduga melakukan tindak pidana pemilihan karena didapati melakukan kegiatan kampanye pertemuan terbatas di dalam gedung gereja dengan para pengurus gereja Mawar Sharon.

Novli menjelaskan, bahwa terkait paslon nomor 1, Khofifah dalam pertemuan terbatas dengan pengurus gereja di Mawar Sharon pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018, yang disampaikan di media bahwa kegiatan tersebut berpotensi pelanggaran pidana pemilihan dalam bentuk kampanye.

Berdasarkan UU no.10 tahun 2016 dan PKPU 4 tahun 2017. Definisi kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program dan atau informasi lainnya yang bertujuan memperkenalkan atau menyakinkan pemilih. Pasal 69 huruf i, bahwa kampanye dilarang ditempat ibadah.@LI-13