LENSAINDONESIA.COM: Komisi Pemilihan UmumUmum (KPU) akan menggelar rapat pleno menyusul kemenangan gugatan Partai Bulan Bintang (PBB), Senin (5/3/2018). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan PBB berhak ikut dalam Pemilu 2019.

Bawaslu membatalkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019. KPU juga diminta untuk menetapkan PBB sebagai partai peserta Pemilu 2019. Seluruh putusan Bawaslu harus ditindaklanjuti KPU maksimal tiga hari pascapembacaan putusan.

Menyikapi ini, Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengatakan rapat pleno akan membahas segala tindak lanjut KPU terhadap putusan tersebut dalam rapat pleno hari ini.

“KPU akan mempelajari putusan Bawaslu dan dibahas dalam pleno,” kata Hasyim, kemarin.

Hasyim belum bisa mengungkap langkah apa yang akan dilakukan KPU terhadap putusan itu. Jika pleno memutuskan KPU menerima putusan Bawaslu, maka KPU akan menetapkan PBB yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra sebagai partai peserta Pemilu 2019 dan melakukan pemberian nomor urut.

Namun jika pleno memutuskan sebaliknya, Hasyim mengatakan KPU akan mengambil langkah lainnya. Akan tetapi ia tidak secara spesifik menyebut apakah KPU akan melakukan banding atau tidak.

“Semua kemungkinan disiapkan dan diperbolehkan undang-undang. Kemudian kita akan bahas apa yang diatur dalam undang-undang itu dan akan diambil keputusan oleh KPU terhadap putusan Bawaslu,” sebutnya.

Dalam putusannya ada pada Minggu (4/3/2018) malam, Bawaslu menilai Partai Bulan Bintang (PBB) memiliki kelengkapan dan keabsahaan sebagai peserta Pemilu hingga kemudian memutuskan untuk mengabulkan gugatan dari partai pimpinan Yusril Ihza Mahendra tersebut.

Dalam sidang putusan yang dibacakan komisioner Bawaslu, Fritz Edward Siregar, dijelaskan menimbang hasil verifikasi faktual berita acara menyatakan status kepengurusan, keterwakilan perempuan 30 persen, domisili kantor dan keanggotaan pada Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat, memenuhi syarat. Kemudian, verifikasi KPU di Kolaka Timur juga bersifat sah.

“Kabupaten tersebut merupakan daerah otonomi baru dan verifikasi dilakukan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Fritz.

Oleh karenanya, Bawaslu memutuskan PBB sebagai partai peserta pemilu 2019 dan memerintahkan KPU melaksanakan putusan ini paling lambat tiga hari setelah keputusan dibuat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan PBB tidak memenuhi syarat verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2019 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan parpol peserta Pemilu 2019.

PBB dinyatakan memenuhi syarat verifikasi kepengurusan parpol di tingkat pusat dan provinsi namun tidak untuk kepengurusan dan keanggotaan di tingkat kabupaten/kota khususnya di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat, karena tidak memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan sekurang-kurangnya 75 persen. Partai tersebut kemudian melayangkan gugatan kepada Bawaslu pada 19 Februari 2018.@bbs/licom