Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Okky Asokawati, Anggota Komisi IX DPR RI/Fraksi PPP menyatakan Negara harus hadir di kompleksitas persoalan perempuan.

“Persoalan perempuan di era digital ini semakin kompleks,” ujarnya, Jumat (9/3/2018).

Imbas perkembangan tekhnologi tersebut banyak persoalan yang muncul, mulai Persoalan human traficking, eksploitasi perempuan, prostitusi berbasis digital, dan ragam kejahatan yang menjadikan perempuan sebagai obyek.

“Posisi perempuan menjadi korban. Pemerintah harus memiliki kebijakan proteksi perempuan dari obyek kejahatan di ranah digital. Praktik human traficking berbasis online dan prostitusi online nyaris belum tersentuh ke permukaan. Pemerintah harus memberi perhatian di ranah ini,” ujarnya.

Persoalan lainnya yang juga mengemuka, modernisasi di berbagai bidang di satu sisi, menyisakan perempuan yang masih dalam posisi terbelakang. Persoalan klasik namun masih menjadi persoalan krusial seperti persoalan ibu hamil dan menyusui yang memberi dampak keberadaan stunting dan gizi buruk bagi generasi mendatang.

“Itu menjadi satu dari ironi modernitas saat ini,” katanya prihatin.

Pemerintah harus melakukan intervensi dengan melakukan pemataan mana saja daerah zona merah terkait persoalan ibu dan anak. Kasus di Asmat Papua,harus menjadi peristiwa terakhir di pemerintahan Jokowi.

Perempuan juga menjadi korban ekonomi yang timpang mengakibatkan kesehatan perempuan dan anak-anaknya terabaikan. Berbagai kasus yang muncul di daerah terkait erat dengan persoalan kesehatan perempuan dan anak, banyak berasal dari kalangan ekonomi yang lemah. Pemerintah harus memberdayakan perekonomian keluarga Indonesia melalui jalur perempuan dan ibu yang berbasis komunitas.

Pemerintah sudah saatnya membuat program penguatan bagi perempuan generasi milineal. Ancaman seks bebas, narkoba, lesbian, human traficking, serta ketercerabutan budaya Indonesia menjadi ancaman serius bagi masa depan perempuan Indonesia.

“Jika pemerintah tidak memberi perhatian khusus bagi generasi perempuan milenial, daya saing perempuan Indonesia akan terancam oleh negara-negara lainnya. Perempuan lemah maka negara akan lemah, perempuan kuat maka negara juga akan kuat. Jangan sampai Republik ini mengalami loss generation karena lalai terhadap pemberdayaan perempuannya,” ujarnya.

Yang terakhir, seluruh stakehokder harus memiliki kesadaran atas perempuan di ranah publik.
Sektor politik, ekonomi, sosial, budaya harus memiliki kebijakan afirmasi terhadap perempuan. Selama ini, sektor politik selalu menjadi sorotan terkait kebijakan afirmasi terhadap perempuan di ranah politik. Sudah saatnya di berbagai sektor lainnya dapat mengadopsi spirit afirmasi terhadap keberadaan perempuan.

“Perempuan bukan komplementer di berbagai sektor tersebut, namun perempuan menjadi aktor yang sejajar dengan kaum pria,” tegasnya.@licom