Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.  
Kadis Pendidikan penyuap Bupati Nganjuk dituntut 7 tahun penjara
Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk, Ibnu Hajar (batik) dan Kepala Sekolah SMPN Ngronggot Suwandi (putih) di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (09/03/2018). FOTO: Rofik-licom
HEADLINE UTAMA

Kadis Pendidikan penyuap Bupati Nganjuk dituntut 7 tahun penjara 

LENSAINDONESIA.COM: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ibnu Hajar yang menjadi terdakwa suap kepada Bupati Taufiqurahman dituntut hukuman 7 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Tipikor, Surabaya, Jumat (09/03/2018).

Sedangkan, terdawa penyuap lainya yaitu Suwandi yang merupakan Kepala Sekolah SMPN Ngronggot Nganjuk juga dituntut 4,5 tahun penjara.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor, Surabaya, Jl Raya Juanda ini, kedua terdakwa yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), adalah pelaku Penyuapan terhadap Bupati Nganjuk Taufiqurahman untuk keperluan jual beli jabatan.

Dalam tuntutannya, Arif Suherman Jaksa Penuntut Unum (KPK) dari KPK menyatakan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Korupsi.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ibnu Hajar selama 7 tahun dan Suwandi 4,5 tahun penjara,” terang Arif Suherman selaku Jaksa Penuntut Umum dari KPK.

Arif menjelaskan lebih lanjut, adapun terdakwa Ibnu Hajar dituntut dituntut lebih tinggi, selain tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Korupsi, juga tidak dapat memberikan contoh yang baik sebagai Kadis.

“Selain tidak mendukung program pemerintah, terdakwa selama persidangan tidak mengakui perbuatannya,” jelasnya.

Selain dituntut pidana lebih tinggi, terdakwa Ibnu Hajar juga diwajibkan membayar denda Rp 600 sementara Suwandi Rp 200,” Bila kedua terdakwa tidak dapat membayar denda, maka dapat diganti dengan kurungan 6 bulan kurungan,” pungkas Arif.

Usai pembacaan dakwaan, ketua majelis hakim I Wayan Sosiawan, kedua terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan nota pembelaan (pledoi) terhadap tuntutan JPU.

“Terdakwa bisa mengajukan pledoi sendiri atau melalui penasehat hukumnya,” jelas I Wayan Sosiawan.@rofik

Baca Juga:  Hari ini! Festival Merah Putih Mitra Gojek serentak digelar 256 Kota