LENSAINDONESIA.COM: Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman, yang jadi terdakwa kasus tindak pidana korupsi usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, menjalani sidang di PN Tipikor Surabaya Jl Raya Juanda, Sidoarjo, Jumat (9/3/2018).

Dalam sidang perdana dengan agenda dakwaan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurunkan enam Jaksa Penuntut Umum. Masing-masing Fitroh Rohcahyanto, Ahmad Burhanudin, Arif Suhermanto, Adhi Kurniawan, Dame Maria Silaban, Ni Nengah Gina Saraswati dan Herry BS Ratna Putra.

Dalam dakwaan Jaksa KPK, dijelaskan terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah. “Terdakwa telah menerima hadiah dengan keseluruhan Rp 1,35 miliar dari Ibu Hajar, Suwandi, Joni Tri Wahyudi, Nurrosyid Husein Hidayat dan Budiono,” terang JPU KPK saat membacakan dakwaan.

Jaksa KPK juga menjelaskan, terdakwa menerima hadiah tersebut dengan atas jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Penerimaan (hadiah) tersebut sebagai kompensasi atas promosi jabatan terhadap beberapa Pegawai di Lingkungan Pemkab Nganjuk.

“Sebagai Bupati, terdakwa telah melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang RI no 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi,” tambah JPU pada KPK.

Terdakwa yang diangkat sebagai Bupati Nganjuk pada 12 April 2013 lalu, diketahui melakukan tindak pidana suap lelang jabatan di Lingkungan Pemkab Nganjuk pada kurun waktu 2016-2017, dimana pada lelang tersebut, terdakwa menerima uang Rp 30 juta himgga Rp 500 juta.

Seusai pembacaan dakwaan, terdakwa melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan eksepsi (keberatan), dan langsung minta pada pembuktian.

Perlu diketahui, Bupati Nganjuk Taufiqurrahman ditetapkan sebagai tersangka atas kasus gratifikasi uang dari dua rekanan kontraktor. Masing-masing memberikan uang Rp 1 miliar pada tahun 2005.

Selain menerima uang sejumlah Rp 2 miliar, Taufiqurrahman juga diduga mendapat gratifikasi dalam bentuk lain seperti satu unit mobil Jeep Wrangler abu-abu tahun 2012 serta satu unit smart fortwo abu-abu tua. Gratifikasi itu berkaitan dengan mutasi, promosi jabatan dan fee-fee sejumlah proyek dalam kurun waktu 2016 hingga 2017.

Dalam kasus ini, Taufiqurrahman disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. @rofik