Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Ratusan korban penipuan apartemen Sipoa mengadu pada Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir bersama ratusan korban penipuan apartemen Sipoa, Jumat (09/03/2018). FOTO: iwan-lensaindonesia.com
HEADLINE JATIM RAYA

Ratusan korban penipuan apartemen Sipoa mengadu pada Wakil Ketua Komisi III DPR RI 

LENSAINDONESIA.COM: Sekitar 300 orang korban dugaan penipuan apartemen Sipoa mengadu kepada Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir.

Warga yang tergabung dalam Paguyuban Pembeli Proyek Sipoa (P2S) tersebut meminta Komisi III membentuk Panitia Kerja Khusus (Panja Khusus) untuk membantu mengusut kasus pembangunan apartemen bodong di Sidoarjo tersebut.

Kepada Adies Kadir, para korban berkumpul di Lembaga Bantuan Hukum Unair Surabaya ini pengembang Sipoa mengembalikan uang para pembeli itu karena sampai sekarang wujud properti yang dijanjikan tidak ada.

Menanggapi aspirasi warga itu, Adies Kadir menyampaikan, komisi III DPR bisa membentuk Panitia Kerja Khusus (Panja Khusus) untuk kasus Sipoa Grup yang saat ini bermasalah apa lagi kerugian dikalkulasi mencapai triliunan rupiah.

“Sipoa ini menyangkut banyak orang, lintas provinsi. Memang Jatim kasus investasi bodong banyak. Ini kerugian bisa triliunan rupiah, bisa dibentuk Panja ini,” ungkap Adies disela menemui paguyuban pembeli proyek Sipoa Group di Kampus Unair Surabaya, Jumat (09/03/2018).

Terkai hal ini Adies meminta masyarakat yang menjadi korban Sipoa Grup untuk membuat laporan di tujukan Komisi III DPR RI. Dari itu nantinya akan dilakukan klarifikasi dan tindak lanjut termasuk pembentukan Sipoa.

“Kalau diperlukan kita akan buat Panja, kalau developer masih tidak kooperatif silakan dibuatkan surat laporan ke komisi III, kita akan kawal. Satu dua minggu kita akan panggil perwakilan korban, Kemudian dari laporan itu kalau diperlukan akan bentuk panja,” terangnya.

DPR RI, lanjut politisi partai Golkar ini, bisa memanggil semua pihak yang berkepentingan termasuk pejabat daerah berdasarkan aturan undang-undang. Kasus Sipoa Grup kata Adies, disinyalir tidak hanya merugikan ratusan orang, namun ribuan dan itu tidak hanya tersebar di Jatim namun juga luar pulau.

Baca Juga:  BPK minta Dirut Pertamina setor Rp 234,82 miliar untuk negara, ada apa?

“Ini suatu temuan ya di Jatim diduga ini untuk menguntungkan kelompok atau diri sendiri yang mengakibatkan kerugian masyarakat terkait pembelian properti apakah itu apartemen, ruko dan lain-lain. Ini di paguyuban ada 300 orang, tapi dibelakang belakang katanya ada ribuan,” terangnya.

Adies mengaku polemik Sipoa Grup berlarut larut, sejak 2014 hingga saat ini belum ada penyelesaian dan titik temu. Laporan di DPRD Jatim juga tidak ada hasil karena masalah wewenang.

“Hanya DPR RI yang bisa memanggil paksa terhadap semua pihak maupun pejabat yang dipanggil untuk diminta keterangan termasuk juga orang-orang yang merugikan masyarakat,” urainya.

Sementara itu para konsumen mengaku tak pernah menduga proses pembelian properti Sipoa itu akan bermasalah. Wakil Ketua P2S Yulia warga Jalan Klampis Jaya B 3 A mengaku sudah membayar DP dalam jumlah yang lumayan.

“Bersama keluarga saya membeli tujuh unit apartemen dengan total harga Rp 900 juta,” katanya

Dari jumlah total itu Yulia baru membayar 30 persennya. Namun hingga Desember 2017, hal itu tidak ada kejelasan. Bahkan beberapa korban dari Sidoarjo juga hanya menerima janji.

“Kita gak muluk-muluk, kita hanya ingin uang kita kembali, tanpa bunga tidak apa-apa,” paparnya.

Sipoa Grup selaku pengembang diduga melakukan penipuan dalam penjualan hunian apartemen. Sipoa Grup sendiri diketahui memiliki 10 anak usaha lainnya dengan pelbagai proyek yang tersebar di antaranya di Bali dan Surabaya.@wan