Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Terkiat kebijakan percepatan proses ijin usaha yang ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo, pihaknya akan bertindak tegas untuk penerapan langkah tersebut mulai akhir Maret tahun ini. Hal ini disampaikan saat peresmian Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) di Gresik-Jatim, Jumat (09/03/2018) lalu.

Jokowi juga menyampaikan, nilai ekspor Indonesia tertinggal oleh beberapa negara Asia seperti Malaysia, Kamboja, Vietnam, Tahiland dan Laos. Disamping itu, para investor yang datang di negara-negara tersebut cukup mampu mendongkrak perekonomian.

Dengan demikian, Jokowi menghimbau percepatan ijin usaha tersebut merupakan salah satu strategi meningkatkan daya investasi negara ini. Otomatis, langkah ini mendatangkan investor asing ke Indonesia untuk membuka perusahaan yang notabene akan melibatkan Tenaga Kerja Asing (TKA) tentunya.

Nyatanya, hal ini direspon tegas oleh Bambang Haryo Soekartono, Anggota Komisi V DPR RI bahwa pihaknya kurang menyetujui langkah tersebut.

Bambang mengatakan, harusnya percepatan perijinan usaha yang bakal menggiring pada perijinan tenaga kerja asing ini lebih diperketat, bukan dipercepat.

“Kami menyangkan sekali kenapa Presiden justru memperlebar ruang untuk memudahkan tenaga asing bekerja dan masuk ke Indonesia. Harusnya mempertimbangkan dulu dan mengamati UUD 1945 Pasal 27 ayat 2, yang berbunyi: Tiap – tiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta Permenaker No. 12 tahun 2013, serta UU No. 24 tahun 2009 pasal 33 yang mewajibkan TKA agar dapat berbahasa Indonesia saat bekerja baik di perusahaan Negara, maupun Swasta,” papar Bambang dalam keterangan resminya, Senin (12/03/2018).

Bambang menambahkan, tenaga kerja asing harus belajar dan menyesuaikan budaya, etika dan kebiasaan orang Indonesia sebagai persyaratan bekerja di Indonesia.

“Tenaga asing jika mau masuk di negara lain harus memenuhi semua persyaratan di negara yang disinggahi untuk ia bekerja dan bahkan persyaratannya pun sangat rumit,” ucap Bambang.

Sementara itu, menurut Bambang, saat ini daya beli di Indonesia mengalami penurunan hingga pada yang berefek pada banyaknya PHK. Terkait permintaan Presiden permudah izin TKA tersebut, berdampak negatif terhadap kesejahteraan pekerja lokal.

“Yah intinya nggak ada ceritanya tanpa persyaratan itu, apalagi dipermudah dan sebagainya. Rakyat kita ini masih susah masuk ke negara lain untuk bekerja, namun disisi lain Presiden malah memberi ruang untuk TKA masuk ke negara ini,” tuturnya.

Bambang mempersepsikan bahwa membludaknya TKA nanti bakal mengkondisikan Indonesia kehilangan devisa, sebab total penghasilan yang diterima bakal kembali ke negara asalnya.

“Yang dikhawatirkan Indonesia malah nggak dapet apa-apa, komoditi pangan pun akan mengimpor. Namanya tenaga kerja aja impor, listrik, dan energi kita juga akan impor. Dan sudah jelas negara kita ini berllimpah energi, gas, minyak dan lainnya kok kita masih impor, apalagi tenaga kerja impor dimudahkan,” kata Bambang.@Eld-Licom