Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
KPK jangan “aya aya wae” minta Presiden keluarkan Perppu Pilkada
ilustrasi. @foto:ist
HEADLINE UTAMA

KPK jangan “aya aya wae” minta Presiden keluarkan Perppu Pilkada 

LENSAINDONESIA.COM:  Pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo meminta Pemerintah, yaitu Presiden agar menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait penetapan tersangka terhadap calon kepala daerah peserta Pilkada mengundang penilaian  “aya-aya wae” atau “ada ada saja”.

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia memandang bahwa hal itu tidak perlu disampaikan KPK sebagai lembaga penegak hukum. Seyogyanya KPK fokus pada tugas dan wewenangnya dalam pemberantasan korupsi (Bro!).

“Peristiwa penetapan tersangka kepada calon kepala daerah dalam sebuah Pilkada oleh KPK adalah peristiwa hukum yang memang harus dilakukan KPK sebagai   penegak hukum dalam menangani kasus hokum, sebagai peristiwa biasa yang tidak perlu dipolitisisasi,” tegas Sekretaris Jenderal KIPP Kaka Suminta, Kamis (15/3/2018).

KIPP Indonesia sengaja mengritisi keras hasrat Ketua KPK itu, karena pimpinan KPK  seolah-olah bersikap ‘abu-abu’ dan takut terhadap pemerintah terkait tindakan KPK menetapkan Bupati Sula yang menjadi calon kepala daerah petahana di Maluku Utara sebagai tersangka kasus korupsi.

Karena itu, Sekjen KIPP  Indonesia itu berharap KPK sebaiknya tetap fokus pada tugas dan wewenangnya dalam pemberantasan korupsi, termasuk dalam hal pencegahan, penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus korupsi. Begitu pula, dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka atau langkah hukum lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yangberlaku.

“KIPP Indonesia menyayangkan Pernyataan Ketua KPK agar Pemerintah mengeluarkan Perpu terkait masalah ditetapkannya seorang calon Kada (Kepala Daerah, “ tegas Sekjen lembaga swadaya masyarakat dan independen ini.

“Karena hal ini bukan merupakan kewenangan KPK, dan tidak perlu membuat pernyataan yang bisa menimbulkan polemik hukum dan masuk wilayah politi,” kritik Sekjen KIPP, menambahkan.

Pemerintah juga dihimbau tak perlu mengeluarkan Perpu, karena mekanisme Pilkada tetap bisa berjalan, sebagaimana diatur dalam UU Pilkada, tanpa harus ada Perpu. “Karena tidak terjadi kekosongan hukum atau peristiwa yang mendesak,” tambah Sekjen itu.

Baca Juga:  13,5 persen penduduk Jatim rawan idap neouropati, apa itu?

Terhadap penyelenggara Pilkada, KIPP Indonesia juga meminta untuk tetap melaksanakan program dan tahapan Pilkada sebagaimana yang sedang berjalan di 171 daerah Parovinsi, Kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

“Pemerintah harus tetap menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dan penegak hukum lainnya, dengan tetap melakukan dukungan pada pelaksanaan Pilkada serentak yang sedang berjalan,” tegas Sekjen KIPP Indonesia. @licom_09