Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Menko Polhukam tolong KPK jangan diintervensi, KIPP:  Korupsi di Pilkada itu ciderai demokrasi
Ilustrasi koruptor berjuang di Pilkada 2018. @foto:ist
HEADLINE UTAMA

Menko Polhukam tolong KPK jangan diintervensi, KIPP:  Korupsi di Pilkada itu ciderai demokrasi 

LENSAINDONESIA.COM:  Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP)  meminta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) supaya menolak  secara tegas permintaan Menteri Koordinator (Menko)  Polhukam Wiranto agar menunda penanganan kasus korupsi terhadap para terduga korupsi di daerah yang ikut Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.

‘’ Pernyataan Wiranto sebagai Menko Polhukam tidak seharusnya disampaikan dalam posisinya sebagai penyelenggara Negara yang harus mengedepankan penghormatan terhadap proses hukum, khususnya dalam kasus korupsi, termasuk kepada para kepala daerah dan calon kepala daerah di wilayah yang sedang melaksanakan Pilkada srentak 2018,’’ tegas Sekretaris Jenderal KIPP, Kaka Suminta dalam keterangannya, Rabu ( 14/3/2018). Artinya, KIPP secara halus minta tolong agar Menko Polhukam tidak mengintervensi kewenangan KPK.

Diketahui, Menko Polhukam Wiranto menyampaikan permintaanya kepada penegak hukum, khususnya KPK itu pada Senin, 12 Maret 2018 di Kantornya, di Jakarta. Saat menyampaikan pernyataan itu didampingi Ketua KPU dan Ketua Bawaslu.

KIPP juga menyayangkan permintaan Menko Polhukam itu disampaikan secara resmi, malah didampingi  Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan Ketua Bawaslu.  Apalagi permintaan itu disampaikan setelah KPK menyampaikan informasi terkait akan ada tersangka lagi dari daerah yang melaksanakan Pilkada 2018.

‘’Penegakkan hukum, khususnya dalam kasus korupsi harus menjadi bagian dari pembangunan bangsa dan pembangunan demokrasi secara menyeluruh. Dari sisi legal penanganan kasus hukum korupsi di daerah yang melaksanakan Pilkada memiliki mekanisme sebagaimana yang sudah berjalan pada beberapa daerah dengan kandidat yang terkena OTT KPK beberapa waktu lalu,’’ papar Sekjen KIPP.

Karena itu, KIPP meminta KPK tetap melakukan pencegahan dan penindakan terhadap kasus korupsi dan bekerja sesuai dengan tupoksi dan koridor hukum yang berlaku, dan tidak memainkan opini publik.

‘’Sehingga, penanganan kasus korupsi di daeah yang melaksankana Pilkada adalah hal biasa yang tidak perlu dibedakan penanganannya dengan daerah lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,’’ tegasnya lagi.

Sebagai lembaga independen pemantau pemilu, Sekjen KIPP juga menghimbau bahwa lembaga penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan harus mendukung langkah pengakkan hukum dalam kasus korupsi baik di daerah yang melaksanakan Pilkada maupun di daerah lain di seluruh Indonesia sesuai dengan koridor hukum.

‘’Semua penindakan terhadap kasus korupsi atau kasus hukum lainnya perlu dilakukan dengan tidak memberi ruang untuk mendelegitimasi pelaksanaan Pilkada langsung serentak, baik kepada penyelenggara Pilkada, peserta pilkada. Maupun kepada pelembagaan Pilkada secara keseluruhan,’’ demikian Kaka, menambahkan.

KIPP juga mengritisi keras KPU dan Bawaslu. Kedua lembaga pelaksana Pemilu yang mendapat mandat rakyat ini diminta untuk melakukan klarifikasi, karena Menko Polhukuam saat memberikan pernyatan ikut mendamping.

‘’Kepada KPU dan Bawaslu diminta untuk menjadikan momentum penegakan hukum korupsi kepada penyelenggaraan Pilkada dan peserta Pilkada sebagai upaya untuk meningkatkan integritas, independensi dan profesionalitas penyelenggara Pemilu,’’ tegasnya lagi.

KIPP juga mendesak  Bawaslu sebagai lembaga resmi pengawas Pemilu,  supaya lebih fokus melakukan intensifikasi pencegahan dan penindakan kasus-kasus hukum, khususnya kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang, baik penyelenggara Pemilu dan peserta pemilu  serta semua pihak yang potensial untuk melakukan pelanggaran Pemilu.

Selanjutnya, KIPP dalam menjalankan fungsi dan peran secara independen, menurut Kaka, meminta  semua pihak termasuk Pemerintah dan legislatif,  ‘’Agar memberikan ruang kepada KPU dan Bawaslu untuk melaksanaka tugas dan wewenangnya untuk menghadirkan Pilkada yang demokratis  dan berintegritas’’.  Artinya, KPU dan Bawaslu seharusnya tetap konsisten menjaga integritas dalam menyelenggarakan Pemilu. @licom_09