Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.   
Survei ISS ungkap isu SARA dan komunis bakal ramai lagi di Pilkada dan Pilpres
Direktur Indo Survey dan Strategy, Karyono Wibowo. @foto:istimewa
HEADLINE UTAMA

Survei ISS ungkap isu SARA dan komunis bakal ramai lagi di Pilkada dan Pilpres 

LENSAINDONESIA.COM:  Isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta komunisme diprediksi akan semakin gencar digunakan menjelang pemilihan umum, baik Pilkada serentak Juni 2018 mendatang, pemilu Legislatif maupun pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019.  Lembaga Indo Survey dan Strategy (ISS) mengungkapkan bahwa kedua isu politik identitas itu menjadi senjata ampuh untuk dimanfaatkan meraih kemenangan pemilu.

“Masyarakat Indonesia dalam menentukan pilihannya cenderung berdasarkan kesamaan, baik kesamaan agama, suku, maupun ras,” kata Direktur ISS Karyono Wibowo, Rabu (14/3/2018).

Indo Survey dan Strategy melakukan suvei  di tiga provinsi di Indonesia, yaitu Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Banten. Survei dilakukan terhadap responden yang dipilih dengan menggunakan metode acak berjenjang (multiple random sample).

Di Provinsi Jawa Barat, survey dilakukan pada November 2017. Di Banten, dilakukan di Kota Tangerang, Kabupaten Lebak, Kota Serang, dan Kabupaten Tangerang. Survei berlangsung tidak dalam waktu yang sama sekitar Agustus 2017 dengan 440 responden. Di NTB  dilakukan pada September 2017 dengan 600 responden.

“Isu SARA dan komunis memang menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya,” ungkap Karyono.

Di Jawa Barat, 85,3 persen responden menyatakan kesamaan agama sebagai dasar dalam memilih Gubernur Jawa Barat di Pilkada Juni 2018 mendatang. Sebanyak 12,8 persen menyatakan tidak terpengaruh, dan 2,0 persen menjawab tidak tahu.

Soal isu komunis, sebanyak 86,8 persen responden menyatakan tidak akan memilih pasangan calon gubernur yang terkait paham komunis, sedangkan 5,1 persen responden masih mempertimbangkan, dan 0,8 persen tidak menentukan pilihan.

Lain lagi pemlih di Nusa Tenggara Barat. Merespon isu komunis, sebanyak 62,33 persen menyatakan tidak akan memilih pasangan calon yang berpaham komunis, sementara itu 0,17 responden justru tetap akan memilih, responden yang mengaku mempertimbangkan sebanyak 3 persen, dan 34,5 persen menyuatakan tidak tahu. Terkait isu agama, 90 persen akan memilih pasangan yang punya kesamaan agama, 8,2 persen responden tidak tahu, dan yang mengaku tidak terpengaruh isu agama 2 persen.

Baca Juga:  KMUP Bandung desak adili tindakan rasis terhadap Mahasiswa Papua

“Karakter pemilih Indonesia itu punya kecenderungan kuat  terhadap politik identitas,” kata Karyono.

Pemilih di wilayah Banten nyaris memiliki kesamaan.  IIS survei di empat kota/ kabupaten di Banten mendapati 59 sampai 71 persen responden menolak memilih pasangan calon yang terkait dengan paham komunis. “Ini termasuk pula dengan paham agama, yaitu syiah,” ungkap Karyono.

Direktur ISS ini juga mengakui hasil survei  lembaganya memang ada kemiripan dengan yang pernah disampaikan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv) Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto saat menggelar acara kesiapan Pilkada serentak 2018. Pada 27 November itu,   Kadiv Humas itu memperkirakan isu agama akan muncul kembali pada Pilkada serentak Juni 2018. Bahkan, isu agama itu bisa mendominasi di atas 50 persen disbanding isu-isu yang lain.

Isu-isu SARA itu, menurut Setyo, bakal memanfaatkan media sosial seperti  Facebook, instagram, dan twitter.  Untuk antisipasi itu, Setyo menegaskan, Kepolisian siap berpatroli  siber  sepanjang 24 jam  selama tujuh hari untuk memantau  penyebaran isu terkait SARA yang disebarkan di media-media sosial.

Kadiv Humas Mabes Polri meminta masyarakat tidak melakukannya. Jika polisi menemukan hal-hal negatif akan dilakukan penindakan. “Nanti kalau ditangkap baru nangis,” kata Setya, memperingatkan.  @licom_09