Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
PPP berharap Mahkamah Kontitusi perhatikan keinginan rakyat, batalkan UU MD3 soal pasal DPR anti kiritik
Ilustrasi. @dok.ist
HEADLINE UTAMA

PPP berharap Mahkamah Kontitusi perhatikan keinginan rakyat, batalkan UU MD3 soal pasal DPR anti kiritik 

LENSAINDONESIA.COM:  Ketua Fraksi PPP MPR, Arwani Thomafi menegaskan PPP tetap konsisten mengritisi Undang Undang MPR, DPR, DPRD (MD3). PPP tetap tidak berubah menolak pasal mengarah DPR anti kritik.

“Kritik PPP terhadap substansi UU MD3 tak berubah,  sejak pembahasan UU MD3 hingga pemberlakuan UU ini. Mulai soal peran MKD, pasal antikritik termasuk soal teknis formal penyusunan UU hingga dampak turunan dari penerapan UU tersebut,” jelas Arwani dalam keterangannya yang diterima LensaIndonesia.com, Kamis (21/3/2018).

Arwani juga menyampaikan PPP tetap konsisten menilai sejumlah substansi dalam UU MD3  yang sudah disahkan itu semata-mata untuk memastikan produk legislasi DPR dari sisi prosedur tepat, dan tidak bermasalah secara yuridis sebagaimana diatur dalam UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta dari sisi kedayagunaan,  setiap produk UU memiliki  harus memiliki dampak kemanfaatan bagi publik.

Dari sisi kemanfaatan bagi publik,  terang Arwani, ketentuan penambahan Pimpinan MPR hingga tiga kursi jelas tidak memiliki dampak bagi publik.

“Penambahan kursi pimpinan hanya menambah beban keuangan negara secara kasat mata akan menimbulkan beban protokoler,  rumah dinas,  serta tunjangan jabatan pimpinan baru. Situasi ini kurang tepat bila disandingkan dengan kondisi perekonomian masyarakat,” tegasnya.

Arwani menyampaikan aspirasi fraksinya, bahwa adanya penambahan kursi pimpinan,  bisa mengadopsi yang dilakukan oleh  DPR, yakni penambahan alokasi kursi pimpinan hanya diperuntukkan bagi pemilik kursi DPR terbanyak.

“Pilihan ini sangat rasional dan memiliki pijakan filosofisnya.  Menambah tiga kursi pimpinnan MPR,  tak lebih hanya menunjukkan sisi bagi-bagi kursi daripada sisi urgensi,” katanya.

PPP, menurutnya, konsisten sejak awal pembahasan UU MD3,  walk out dalam rapat paripurna pengesahan UU MD3 hingga rapat gabungan MPR pada Rabu (21/3/2018) yang memberikan minderheit nota (catatan keberatan) atas sejumlah substansi yang bermasalah dari sisi redaksi hingga substansi.

Baca Juga:  Polisi tangkap Eggi Sudjana jelang pelantikan presiden

PPP akan tetap memperjuangkan agar UU MD3 agar sesuai dengan kehendak rakyat. “Kami akan berikhtiar untuk mengusulkan perubahan UU MD3 berupa legislative review melalui jalur konstitusional yang dimiliki PPP yakni melalui Badan Legislatif (Baleg) DPR RI,” tegas Arwani.

“Kami juga berharap Mahkamah Konstitusi (MK) dapat mengabulkan permohonan uji materi UU MD3 yang dimohonkan oleh masyarakat agar UU MD3 senafas dengan konstitusi,” tambahnya. Artinya, MK harus memperhatikan dan mempertimbangkan keinginan rakyat dalam berdemokrasi. @licom_09