Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Kekuatan demokratik harus menkonsolidasikan diri kembali dan bersinergi dengan insan pers dalam menghadapi pesta demokrasi, Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.  Mengingat, tahun politik membuat suhu kondisi dan situasi negara akan panas serta masyarakat mengalami ‘anomali politik’.

“Masyarakat bingung akan berpegang kemana, siapa yang akan menjamin untuk kenyamanan, ketentraman serta kesejahteraan. Sebagaimana kita ketahui dalam Pilkada saja jarak antara rakyat dan elit politik sudah semakin tajam,” demikian siaran Pers Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kamis (22/3/2018) terkait hasil diskusi KORELASI bertema: “Sinergi Pegiat Demokrasi, Kelompok Sipil, Pers dan Penyelenggara Pilkada yang Berintegritas” di Jakarta, sehari sebelumnya.

Masyarakat juga rentan akan konflik. Karena itu, penyadaran politik massif akan demokrasi oleh kekuatan demokratik dibantu dengan pers dapat meredam kemarahan laten masyarakat, yang sewaktu-waktu dapat termanifestasi menjadi konflik terbuka.

Diketahui, diskusi ini dihadiri Mochammad Afifuddin, S. Th.I., M. Si (Anggota Bawaslu RI), Titi Anggraini (Perludem), Dr. Ferry Daud Liando S.IP, M.Si (Peneliti Pemilu), Jerry Sumampouw  (Koordinator Komite Pemilih Indonesia/TePI), dan Girindra Sandino (KIPP Indonesia). Dalam diskusi tersebut mengupas bagaimana bisa mewujudkan Pilkada yang berintegritas,

Untuk menciptakan Pilkada berintegritas sangat banyak variabelnya, namun  KIPP Indonesia lebih menekankan kepada peranan kelompok sipil pro demokrasi, pers dan penyelenggara. Dengan solidnya kembali kekuatan demokratik dan pers, maka jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada tahun politik ini maupun Pemilu Presiden 2019, kaum demokratik dan pers akan mudah untuk mengendalikannya bersama pihak berwenang juga penyelenggara pemilu.

“Karena sudah terjalin komunikasi politik yang intens, entah dalam wadah apa saja, bisa seperti wadah KORELASI, walau dalam bentuk Grup WA, diskusi publik, kopi darat dan lain-lain, sehingga responsif satu sama lain dalam bergerak untuk menyelamatkan demokrasi yang sudah kita bangun. Seperti halnya jika terjadi berita hoax yang dampak destruktifnya luar biasa, dapat di counter dengan mudah,” papar Wakil Sekjend KIPP Indonesia, Girindra Sandino.

Terkait hoax atau berita palsu, KIPP merangkum diskusi, bahwa pada intinya dibuat  mereka yang memiliki kuasa terhadap jaringan dan pemilik akses sumberdaya yang besar dan kuat.

Sehingga hoax yang potensial mengganggu dan berdampak merusak dilakukan oleh elit.

“Yang terjadi saat ini adalah hoax di counter dengan hoax, sehingga dibutuhkan upaya jernih objektif dari berbagai kalangan untuk menangkal hoax. Termasuk dalam hal ini kekuatan demokratik, pers, penyelenggara pemilu dan pihak berwenang seperti Kemeninfo, Kepolisian, Badan Siber dan Sandi Negara.”

Dalam konteks Pilkada ke depan, KIPP memprediksi hoax akan terjadi di tahap-tahap seperti kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan pemenang oleh KPU daerah.

“Tidak tertutup kemungkinan hoax yang terjadi akan tersruktur, sistematik, dan massif (TSM) di penghitungan suara, ketika lembaga survey sudah menggambarkan paslon yang menang dan kalah, walau belum ada penetapan resmi KPU,” papar Wasekjen KIPP.

“Hoax TSM tersebut bisa saja dilempar ke publik sebagai pra kondisi gugatan. Oleh karena itu butuh kerjasama antara pegiat demokrasi, kelompok sipil dan penyelenggara pemilu, Bawaslu dalam hal ini, agar Pilkada berintegritas terwujud tanpa gangguan-gangguan dan tindakan-tindakan kontra demokrasi yang destruktif terhadap demokrasi kita,” tambahnya. @licom_09