LENSAINDONESIA.COM: Anggota DPR RI Komisi V merespon aktif atas terjadinya kebakaran tali pengikat Inflatable Life Raft (ILR) dan tumpahan minyak Kapal MV Ever Judger berbendera Panama yang menimbulkan pencemaran laut di perairan Balikpapan baru-baru ini.

Bambang Haryo Soekartono, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra mengatakan, atas kasus ini, pemerintah harus menindak tegas pihak yang teledor yang berakibat tumpahan minyak merusak biota laut tersebut. Laut Indonesia yang lebih luas dari daratan merupakan kebanggaan bangsa sehingga Indonesia harus mampu bertanggung jawab menjaga lautnya. Namun kenyataannya, atas kasus ini negara seolah belum hadir untuk mencegah kejadian serupa. Faktanya, Peraturan Pemerintah (PP) dari UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran belum ada hingga kini.

“Seharusnya 2 tahun setelah UU disahkan, pemerintah wajib melaksanakan UU tersebut dan PP harus segera dibuat, ini yang negara belum hadir dan akhirnya terkesan tidak tegas,” ujar Bambang saat dikonfirmasi Lensaindonesia.com, Selasa (03/04/2018).

Bambang menambahkan, dalam UU Pelayaran menyebutkan bahwa pihak-pihak yang dirugikan berhak menuntut, tentunya dalam kasus ini pihak yang menyebabkan tumpahan minyak diwajibkan membayar ganti rugi atas tindakan yang menyebabkan pencemaran itu.

“Sesegera mungkin hal ini harus dilakukan, hingga kini saya belum melihat ada sanksi tegas dari KKP maupun KLHK untuk penindakan pada kerusakan lingkungan ini.Dan sangat disayangkan, sebab bagaimanapun tumpahan minyak tersebut tetap merusak ekosistem yang ada sekitarnya,” tutur Bambang.

Bagi pelanggar UU tentang Pelayaran, harus dintindak tegas untuk memberi efek jera bagi pemicu terjadinya maritime polution. Berikut aksi pencegahan terjadinya kesengajaan pembuangan minyak dan bahan bakar (oil dumping).

“Layaknya di luar negeri, jika terjadi tumpahan minyak, negara langsung menindak tegas pelaku dengan memberikan denda, misalnya 10 kali lipat dengan harga kapal. Di negara kita masih belum jelas,” komentar Bambang.

Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan masyarakat kepada kementerian maupun organisasi terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang terkesan menutup mata pada permasalahan  ini.

“Kenapa menjadi seperti ini? Mereka seakan tutup mata semua ataukah mereka tidak tahu. Padahal, KKP dan KLHK mengantongi UU masing-masing yang jelas mengatur hal ini namun terkesan tak breaksi,” tegas Bambang.

Seperti diketahui, tali pengikat Inflatable Life Raft (ILR) MV Ever Judger saat itu terbakar di perairan Teluk Balikpapan. Hingga kini,  korban mencapai 4 orang. Saat kecelakaan terjadi, MV Ever Judger hendak berlayar ke Lumut, Malaysia dengan membawa 20 anak kapal. Atas kasus kebakaran ini, menumpahkan minyak ke lautan. Tumpahan minyak berasal dari bahan bakar kapal atau marine fuel oil (MFO).@Rel-Licom