Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Pengusaha outlet kartu seluler Malang demo desak Menkominfo dicopot
Paguyuban Pengusaha Outlet Kartu Seluler Kota Malang yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celular Indonesia (KNCI) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Malang, Senin (02/04/2018). FOTO: Aji-lensaindonesia.com
HEADLINE JATIM RAYA

Pengusaha outlet kartu seluler Malang demo desak Menkominfo dicopot 

LENSAINDONESIA.COM: Kesatuan Niaga Celular Indonesia (KNCI) Paguyuban Paguyuban Pengusaha Outlet Kartu Seluler Kota Malang Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Malang, Senin (02/04/2018).

Mereka menuntut Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencabut aturan registrasi 1 Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya untuk 3 kartu perdana dan mendesak Menteri Kominfo dicopot.

Selama melakukan aksi, sebanyak 600 pemilik outlet penjual kartu perdana telepon seluler itu tak hanya berorasi.

Mereka juga membawa spanduk dan poster serta membakar ribuan kartu perdana telpon seluler.

Tuntutan itu dituangkan dalam poster yang bertuliskan “Copot Menteri Kominfo Rudiana atau izinkan kami registrasi kartu!!! Sebab Menkom Info dinilai telah ingkar janji.”

Setelah merasa cukup berorasi, aksi massa itu masuk halaman kantor DPRD Kota Malang.

Para demonstran menyampaikan aspirasinya kepada Ketua DPRD Kota Malang, Abd Hakim.

Ketua KNCI Malang, Heri Widodo mengatakan bila pihaknya mendesak pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo agar menghapus aturan penggunaan 1 NIK hanya 3 kartu perdana. Alasannya karena merugikan 800 pengusaha outlet penjual kartu perdana di Indonesia.

Lantas,  Heri mencontohkan  bila tiap outlet menjual minimal 25 kartu perdana. Untuk 500 ribu aoutlet saja sudah ada sekitar 12,5 juta kartu perdana. Jika nilainya rata-rata Rp 35 ribu per kartu, berarti Rp 437.500.000.000.

“Itu berarti kerugiannya hampir setengah triliun rupiah,” tegasnya.

Menyikapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Malang Abd Hakim berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut. “Aspirasi ini akan kami sampaikan ke pusat lewat faksimile atau email,” katanya.@aji

Baca Juga:  AMSI Jatim sesalkan eksekusi paksa Kantor Harian Duta Masyarakat, ini alasannya