Dua Direktur BPR Jati Lestari disidang dalam kasus dugaan penggelapan dana nasabah (rofik)
Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Dua Direktur BPR Jati Lestari, Djoni Harsono dan The Riman Sumargo, dituntut 3 tahun 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Hukum (JPU) dari Kejati Jatim dalam sidang di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Senin (16/4/2018).

Tiga JPU dari Kejati yang diturunkan dalam sidang, masing-masing Mohamman Novan, Nizar dan Suwanto, membacakan tuntutan secara bergantian dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 49 ayat (2) huruf B. “Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf B sebagaimana diatur dalam perbankan dan menuntut keduanya dengan pidana selama 3 tahun 6 bulan penjara,” terang JPU Suwanto.

Selain kurungan badan, terdakwa yang menggunakan dana untuk keuntungan pribadi yang dicatatkan dalam pembukuan perusahaan (Bank) juga didenda Rp 5 miliar. “Mewajibkan kedua terdakwa membayar denda sebesar Rp 5 miliar, dan bila tidak memenuhi maka diganti kurungan selama 6 bulan penjara,” tambah Jaksa Suwanto.

Atas tuntutan tersebut, Budi Kusumaning Atik, selaku kuasa hukum terdakwa menyatakan akan melakukan pembelaan (Pledoi),” kami akan ajukan Pledoi yang mulia,” ujarnya.

Ditemui usai sidang, saksi (korban) Guntual Laremba menyatakan tuntutan JPU sudah sesuai dengan faktanya, namun dirinya menilai masih ada keraguan. “Kami sangat apresiasi dengan tuntutan Jaksa dan sangat detail, namun ada keraguan karena menuntut di bawah ancaman terendah (5 tahun,” terangnya.

Namun, dirinya tetap menerima tuntutan JPU terhadap kedua terdakwa tersebut. “Tapi ini sudah dibacakan dalam sidang. Dan kami tetap menghormatinya,” tambahnya.

Sementara Tuti Rahayu, istri saksi menyebutkan, dirinya berharap hakim dapat mengambil keputusan terbaik demi keadilan. “Terdakwa sudah mengakui saat menjadi saksi mahkota, dimana telah menggunakan dana atas nama bank, demi keuntungan pribadi meski menabrak UU Perbankan,” ucapnya.

“Kami harap (Hakim) mengambil keputusan yang tepat. Dan demi rasa keadilan, sesuai dengan tuntutan jaksa yang menyatakan (terdakwa) terbukti bersalah, harus (ditahan) seperti masyarakat umumnya lainnya. Sementara yang saat ini cuma (tahanan kota), seperti mempunyai hak imunitas,” pungkasnya.

Perlu diketahui, kasus ini sempat menjadi ramai di internal Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Pasalnya, korban dan keluarganya sempat marah setelah adanya keistimeaan terhadap terdakwa dimana kasusnya tersebut diambil alih Kejagung RI atas perintah Jampidum.

Bahkan, saat itu Guntual dan keluarganya sempat mendokumentasikan peristiwa kisruh tersebut. Tak hanya itu, video berdurasi 6 menit 4 detik itu kemudian diunggah di media sosial dan menjadi viral telah disaksikan ratusan ribu netizen. @rofik