Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Diduga “patgulipat” dengan Bos PT Gala Bumi, Bareskrim geledah rumah tersangka pemalsu dokumen tanah 23 hektar milik Koperasi
Wartawan berebut memotren Tim Mabes Polri yang menggeedah rumah Reny di Jalan Kanginan 12 Surabaya. @dok.ist
HEADLINE UTAMA

Diduga “patgulipat” dengan Bos PT Gala Bumi, Bareskrim geledah rumah tersangka pemalsu dokumen tanah 23 hektar milik Koperasi 

LENSAINDONESIA.COM: Tim Bareskrim Mabes Polri menggeledah rumah Jalan Kanginan 12 Surabaya milik Reny Susetyowardhani, tersangka dugaan penipuan, penggelapan dan pemalsuan akta notaris pelimpahan hak atas tanah 23 hektar yang jadi jaminan kredit Bank BTN senilai Rp24 miliar.

Penggeledahan Kamis siang (19/4/2018) itu dijaga ketat oleh beberapa polisi dari Polrestabes Surabaya yang bersenjata lengkap. Penggeledahan dilakukan 4 orang penyidik Mabes Polri berlangsung sejak Pukul 13.00 WIB. Tim Mabes setelah sekitar 4 jam memeriksa Reny, tepat Pukul 16.00 WIB, wanita ini dibawa ke Polrestabes Surabaya, untuk pemeriksaan lanjutan.

Kadatangan Tim Bareskrim dan anggota Polrestabes Surabaya ini sempat mengundang perhatian warga Jalan Kanginan.

Informasi yang dhimpun LensaIndonesia.com, kasus pidana yang menyeret Reny ini sebelumnya sudah pernah ditangani Polda Jatim. Kasus ini terkait bandar besar tanah Henry Gunawan, yang Senin lalu (16/4/2018) divonis Pengadilan Negeri Surabaya hukuman 8 bulan dengan masa percobaan 1 tahun lantaran kasus penggelapan tanah di Malang senilai Rp 6 miliar.

Bareskrim menduga Reny bersekongkol dengan Henry yang bos PT Gala Bumi Perkasa, menguasai tanah 24 hektar berlokasi di depan Bandara Juanda, milik Pusat Koparasi Karyawan  (Puskopkar) yang berstatus dijaminankan ke Bank BTN.

Modus operandinya, Reny menggunakan akta pelepasan nomor 15 dan 16 tanggl 24 November 2004 atas tanah 24 hektar yang dikeluarkan notaris Soeharto, SH. Akta ini disetujui Kepala  Kantor BPN Ir Minarto MN dengan ditandatangani tertanggal 30 Maret 2009, No. 799.600.35.10.2009. Berdasarkan akta ini, BPN menerbitkan peta bidang yang dipecah jadi dua, yaitu seluas 97.434 M2 Nomor 725/17.14/2008 dan peta bidang tanah seluas 95.195 M2 Nomor 804/17/2008 tanggal 23 April 2008.

Peta bidang yang diterbitkan itu namanya tidak lagi menyinggung Puskopkar, tapi diganti Reny selaku Direktur PT Dian Fortuna Erisindo pada tahun 2007.  Padahal tahun 1997, Puskopkar sudah mengajukan penerbiatan peta bidang di BPN Sidoarjo.  Reny diduga merekayasa itu pasca ayahnya, Iskandar  yang Kepala Divisi Bagian Perumahan Puskopkar Jatim meninggal dunia.

Baca Juga:  KPK OTT Bupati Indramayu

Berbekal penerbitan peta bidang yang didasari akta pelepasan No 15 dan 16 itu, Reny menyerahkan tanah kepada Henry bos PT Gala Bumi Perkasa yang di Jawa Timur dikenal sebagai mafia tanah, bahkan beberapa kali bersengketa dengan Pemkot Surabaya, termasuk dengan Walikota Tri Rismaharini. Dengan modus transaksi jual beli 24 hektar dengan harga di bawa pasaran senilai Rp 15 miliar dengan DP Rp3 miliar pada tahun 2007-2008.

Perkembangannya, Henry mengguasai semua lahan sawah itu dan berupaya membangun untuk proyek bisnis property pergudangan, perkantoran, dan perumahan elit. Ini setelah berjalan skenario Reny sebagai penjual digugat Henry dengan alasan karena tidak bisa melengkapi dokumen tanah tersebut. Gugatan perdata pun sampai ke tingkat Mahkamah Agung, hingga Henry mengantongi putusan inkrach dan berhak menguasai tanah.

Puskopkar sebagai pemilik sah atas tanah itu mengendus adanya ‘pat gulipat’ dan pemalsuan akta pelepasan oleh Reny, setelah mengecek register akta di Noataris Soeharto, SH, ternyata tidak pernah ada. Bukti pemalsuan itu diperkuat kesaksian GS Lala’ar, SH notaris pengganti Soeharto SH karena  meninggal. FS Lala’ar membuat pernyataan bahwa Soeharto SH tidak pernah membuat dan menerbitkan akta tanah atas nama Reny.

“Dengan ini, saya selaku Notaris pemegang protocol dari Notari Soeharto (Alm) memberitahukan, bahwa setelah saya memeriksa repertorium (buku daftar akta) yang dibuat Notaris Soeharto (Alm), saya tidak menemukan akta No 15 dan 16 A tertanggal 24 November 2004,” demikian kutipan pernyataan FS Lala’ar SH.

DIKUASAI HENRY DAN DIBANGUN PERGUDANGAN

Puskopkar sempat kesulitan mengusir PT Gala Bumi Perkasa yang menguasai sebagian tanah, dan bahkan berani membangun pergudangan meski menabrak rambu-rambu perijinan termasuk IMB. Puskopkar terpaksa melaporkan ke Polda Jatim terkait pemalsuan dokumen Puskopkar yang diduga dilakukan Reny. Tapi, Polda setelah melakukan gelar perkara Nomor LPB/1169/X2014/UM/JTM/ tanggal 2 Oktpber 2014, ternyata pada 27 Maret 2015, Polda mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Isinya, menyebutkan terlapor Reny tidak bisa dipidanakan dalam pasal 385, 263, dan 266 KUHP.

Baca Juga:  Surabaya tingkatkan investasi melalui sinergitas Sistem Transportasi Logistik

Selain melaporkan Reny, Puskopkar juga melaporkan perbuatan pejabat BPN Ir Minarto, MM ke Polres Sidoarjo karena diduga menyalahgunakan jabatan untuk membuat akte otentik palsu.  Bukti laporan tercatat dalam LP No LPB/229/VI/2015/JATIM/RESSDA. Tapi, laporan ini pun macet.

Ketua Puskopkar Tri Harsono kepada wartawan mengaku para anggota Puskopkar Jatim menyambut gembira karena Bareskrim Mabes mau turun tangan menegakkan keadilan. Tanah 24 hektar yang dijaminkan di Bank BTN dan menjadi asset 2,9 juta karyawan anggota Puskopkar Jawa Timur itu, sempat mengundang kegeraman anggota Puskopkar, lantaran Henry seolah tak bisa disentuh hukum, selain membangun pergudangan di lahan itu, juga sempat mengiklankan pergudangan itu untuk dipasarkan di media nasional di Jawa Timur.

Anggota Puskopkar diliputi kecemasan karena penanganan hukum pidana berlarut-larut tak kunjung tuntas sejak 2014.  “Semoga keadilan bisa ditegakkan. Hanya itu harapan anggota Puskopkar,” kata Tri Harsono. @licom_09