LENSAINDONESIA.COM: Komisi B DPRD Surabaya mendorong Pemkot Surabaya menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tarif Suraboyo Bus.

Selama ini, moda transportasi massal yang sudah beroperasi di jalan, hanya mewajibkan penumpangnya membayar dengan sampah plastik. Tarif bus belum dikenakan, karena belum ada landasan hukumnya.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Ahmad Zakaria, mengungkapkan, pihaknya sempat konsultasi dengan Kementrian Keuangan (Kemenkeu). Dalam kesempatan itu, Kemenkeu meminta Pemkot Surabaya membuat perda jika akan mengenakan tarif. “Operatornya bisa UPT, atau BUMD seperti Bus Trans jakarta,” terangnya.

Zakaria menyatakan, selama ini sudah ada perda 2 Tahun 2013 revisi Perda 13 tahun 2010 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah. Namun, jika dijadikan landasan hukum Bus Suroboyo, perda tersebut belum mengatur tarif pemakaiannya.

“Tarifnya bagaimana, apakah pelajar dan umum dibedakan, kemudian lansia dan lainnya juga dibedakan,” paparnya.

Politisi PKS ini mengusulkan, dalam revisi perda bisa dimasukkan pasal baru tentang pengelolaan transportasi publik. Menuritnya, idealnya Pemkot Surabaya membentuk BUMD transportasi, karena akan lebih mudah dalam investasi dan melalkukan kerjasama dengan pihak lainnya.

“Nantinya, bukan hanya bus, namun juga mengelola trem, LRT, angkutan kota dan lainnya,” paparnya.

Zakaria mengusulkan, dalam pengoperasian Suroboyo Bus, selain rutenya yang perlu ditambah. Karena selama ini hanya melintas dari utara ke selatan dan sebaliknya. Rute yang perlu ditambah adalah yang kondisi ruas jalannya padat dan membutuhkan transportasi publik yang nyaman.

“Surabaya Timur belum ada, selama ini Bratang – Purabaya, bus yang beroperasi swasta, dan waktu nunggunya juga lama,” katanya.@ADV