LENSAINDONESIA.COM: Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DPRD Kota Surabaya B.F. Sutadi mendesak Pemerintah Kota Surabaya tidak menggabungkan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan Linmas menjadi satu.

Pansus OPD bersikukuh bahwa Pemkot Surabaya wajib untuk memiliki BPBD yang berdiri sendiri dan tidak digabungkan dengan OPD lainnya. Hal itu dikarenakan, selain Surabaya berpotensi terjadi gempa, ternyata tingkat resiko bencana di Kota Pahlawan juga masih cukup tinggi.

“Surabaya masuk kategori beresiko bencana, dengan indeks resiko bencana 167, data ini yang mengeluarkan BNPB, untuk seluruh Indonesia masuk peringkat 94,” ujar Sutadi.

Legislator Partai Gerindra ini menegaskan, beberapa bencana memang tengah mengintai Kota Surabaya. Salah satunya, sebut saja angin puting beliung yang hampir setiap tahun menghampiri. Lalu, ada juga banjir rob. Rawan bencana lain adalah keberadaan industri, terutama industri kimia. “Jika di Gresik itu sampai terjadi bencana, maka racun yang ditimbulkan bisa terbawa angin ke wilayah Surabaya,” jelas Sutadi.

Untuk itu, pria yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Surabaya ini mengatakan, adanya BPBD yang berdiri sendiri di Kota Surabaya menjadi sangat penting. “Yang perlu diingat, BPBD itu dimunculkan tidak dalam rangka menangani saat terjadi bencana, tetapi yang penting mitigasinya. Jadi membuat kota ini siap bencana karena sudah memiliki masterplan bencana, contohnya di Jalan Mayjend Sungkono itu daerah lempeng, maka bangunan yang berdiri harus tahan gempa, faktanya Pemkot belum membuat kebijakan itu,” tegasnya.

Sutadi menganggap apabila BPBD digabungkan dengan OPD lain, maka penanganan bencana yang akan terjadi menjadi kurang maksimal.

“Lembaganya nanti ini hanya akan setingkat eselon tiga, maka bantuan mitigasi yang biayanya sangat mahal dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) tidak bisa turun dimana salah satunya soal pelatihan. Dengan luas kota Surabaya saat ini dengan populasi 3 juta lebih, ini cukup memakan waktu dan biaya,” kata Sutadi.

Tetapi, Pemkot Surabaya memiliki pendapat berbeda. Meskipun mendapatkan penolakan dari DPRD, jajaran Wali Kota Tri Rismaharini menganggap bahwa penggabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Linmas sangat penting.

Sekkota Surabaya Hendro Gunawan mengatakan bahwa penggabungan itu dilakukan atas dasar efisiensi. “Kan meskipun digabungkan, tapi yang penting ini pada prosesnya adalah sinergi. Bisa disinergikan dengan berbagai OPD. Kan bisa pakai surat tugas ke dinas yang lain. Jadi belum perlu untuk dipisah,” kata Hendro.

Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bappeko Surabaya itu enggan untuk membeberkan respon dari Pemkot terkait penolakan ini. “Nanti lah ditunggu saja waktu yang tepat,” katanya singkat.@ADV/wan