Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Tenaga kerja asing secara bebas masuk ke Indonesia akibat kebijakan SBY
Refleksi peringatan Mayday Pemuda Demokrat Indonesia Jawa Timur di Surabaya. Minggu (01/05/2018). FOTO: pemudademokratjatim
AKTIVIS

Tenaga kerja asing secara bebas masuk ke Indonesia akibat kebijakan SBY 

LENSAINDONESIA.COM: Ketua DPD Pemuda Demokrat Indonesia Jawa Timur Vabianus Hendrix menyatakan, anggapan masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia yang meningkat dari tahun-ketahun akibat kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah salah besar.

Sejatinya, masuknya tenaga kerja asing dalam jumlah besar di Indonesia adalah hasil dari ditandatanganinya sejumlah perjanjian perdangan bebas oleh pemerintah Indonesia pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seperti Free Trade Agreement ASEAN-China (AC-FTA).

“Banyak yang menganggap ini karena pemerintahan Presiden Jokowi yang tidak tanggap dengan masalah TKA ini. Namun, anggapan itu salah besar,” tegasnya di sela refleksi Peringatan Hari Huruh International (Mayday) yang digelar Pemuda Demokrat Indonesia Jatim di Surabaya, Selasa (01/05/2018).

Dalam refleksi yang mengangkat permasalahan ketenagakerjaan yang masih membelit bangsa Indonesia tersebut, Hendrix menyampaikan, bahwa AC-FTA tahun 2010 tersebut, merupakan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China yang di dalamnya membuka secara bebas masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia.

“Dengan kata lain, membludaknya jumlah tenaga kerja asing saat ini adalah dampak dari pendatanganan perjanjian perdagangan bebas jauh-jauh hari sebelumnya itu,” tegas alumni GMNI Surabaya ini.

Kemudian, lanjut dia, terkait upah murah, yang diberlakukan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan pada masa Pemerintahan Jokowi-JK. Tetapi, kebijakan ini juga telah didahului oleh kebijakan Pemerintahan SBY ketika kaum buruh yang dibayar di bawah UMK dengan diberlakukannya Upah Padat Karya melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Penetapan Upah Minumum.

Jadi, tegas Hendrix, kebijakan yang menyengsarakan kaum buruh saat ini sebenarnya telah dilakukan sejak masa pemerintahan sebelumnya.

Oleh karena itu, dari refleksi ini, Hendrix meminta kaum buruh jangan sampai terjebak dan terpecah pada dikotomi pusaran politik kekuasaan elit.

Baca Juga:  DeDurian Park, lokasi shooting Cak Sodik Monata promosikan kota Jombang

“Kaum buruh harus senantiasa bersatu untuk memperjuangkan dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.@LI-13