kjpp toha
Ilustrasi
Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toha, Okky, Heru dan Rekan yang berkantor di Kompleks Perkantoran Sentra Kencana Kav 37, Jl Bung Tomo no 8 AG Surabaya, terus mendapat kepercayaan sejumlah BUMN dan pihak swasta. KJPP Toha ini dipercaya melakukan kegiatan jasa penilaian (valuation) untuk menentukan nilai pasar (market value) dari suatu aset.

Selama ini KJPP Toha, Okky, Heru dan Rekan dianggap clear dalam menuntaskan kerjanya sebagai independent appraisal (penilai yang tidak berpihak), sehingga kini dipercaya PT DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero), PT Perkebunan Nusantara, PT PAL Indonesia (Persero) dan PT Petrokimia Gresik.

Kepala Cabang KJPP Toha, Okky, Heru dan Rekan, Erfandi Bachtiar MSc, memberikan edukasi sekaligus berbagi resep tentang keberhasilan perusahaannya melakukan appraisal sehingga mendapat kepercayaan sejumlah BUMN dan pihak swasta, meliputi perbankan, industri, properti, apartemen, perkebunan, perkapalan.

Erfandi menjelaskan, laporan penilaiannya biasanya digunakan untuk kepentingan penjaminan hutang, jual beli, warisan, pembagian harta gono gini, pelaporan keuangan, rencana pencatatan saham di pasar modal, pembebasan lahan bagi kepentingan umum, agunan yang diambil alih dan asuransi.

“Disini Penilai Publik biasanya melakukan tugasnya dalam beberapa tahapan. Dimulai dari identifikasi pemberi tugas dan pengguna laporan, penentuan tujuan penilaian, penentuan dasar nilai, identifikasi obyek penilaian dan hak kepemilikan, tanggal penilaian, asumsi dan kondisi pembatas, pengumpulan data, analisis data dengan menerapkan pendekatan penilaian dan ditutup dengan dihasilkannya opini nilai terhadap aset. Semua itu harus dilakukan dengan cermat,” terang Erfandi Bachtiar.

Selain mendapat kepercayaan dari BUMN dan pihak swasta, KJPP Toha, Okky, Heru dan Rekan, yang cermat saat menuntaskan pekerjaan appraisal, kini juga digandeng sebuah lembaga pemerintah penegak hukum sebagai penasihat atau second opinion.

“Betul, kami dipercaya untuk membantu lembaga pemerintah memberikan pendapat kedua atau second opinion bila ada kasus-kasus terkait appraisal atau penilaian sebuah aset. Tapi gak perlu saya sampaikan detailnya ya Mas,” tambah Erfandi Bachtiar sambil tersenyum.

“Yang jelas, kami selalu berpegang pada prinsip independency dengan jaminan pengendalian mutu sehingga hasil penilaian yang diberikan dapat dipercaya (credible), jujur, obyektif dan akurat,” pungkasnya. @LI-15