teroris bom surabaya
D tengan masih ada bom yang belum meledak, Polisi nekad menyelamatkan bocah 'tak berdosa' yang selamat saat dibawa pelaku yang merupakan orang tuanya meledakkan bom di Mapolresta Surabaya. @foto:istimewa
Advertisement

LENSAINDONESIA.COM:  Tragedi rentetan aksi teror “bom bunuh diri keluarga” di Surabaya yang oleh “arek-arek” Suroboyo disebut dengan tagar #Teroris Jancok, memantik segera direalisasikannya pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Terorisme yang dua tahun terkatung-katung di DPR RI.

Sebutan #Teroris Jancok, kali ini, merupakan ekspresi kemarahan “Arek-arek Suroboyo”. Istilah “Jancok” ini sejatinya merupakan idiom menyiratkan ekspresi keseharian “Arek-arek” Suroboyo”, bisa ungkapan marah, geram, dongkol, jengkel, sedih, galau, namun sebaliknya bisa menjadi ungkapan sapaan persahabatan, gembira, puas. lega.

“… Arek Suroboyo kok diweden-wedeni bom. hei teroris peno sik waras kabeh ta. tahun 1945 Suroboyo wis wareg diuncali bom sak harat-harat, mbok kiro wedi ta Arek Arek. Ga mendel blas bommu #terorisJANCOK (Arek Surabaya kok ditakut-takuti bom, hei teroris kamu apa masih waras, tahu 1945, Surabaya sudah dilempari bom sebanyak-banyaknya. Apa kamu kira takut. Tidak mempan sama sekali, bomu teroris jancok}, ” komen akun dengan nama Novi di facebook.

Ironis. Di tengah masyarakat dicekam rentetan “bom bunuh diri” paling fenomenal sepanjang sejarah tragedi aksi terorisme di Indonesia, karena pelaku melibatkan satu keluarga, ternyata polemik elite politik mengambinghitamkan RUU Terorisme yang tidak segera disahkan DPR pun terus menghangat. Pemerintah menuding DPR sengaja mengulur-ulur.

Presiden Jokowi menyampaikan di depan publik, agar DPR segera mengesahkan. Presiden dengan nada geram mengultimatum jika DPR tidak secepatnya mengukuhkan RUU Terorisme menjadi Undang-Undang, pihaknya akan mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang).

Faktanya, akibat RUU tidak segera disahkan jadi Undang Undang, polisi tidak dapat bertindak leluasa melakukan pencegahan atau represif terhadap pihak-pihak yang dicurigai terlibat jaringan internasional bermuara ISIS. Begitu pula TNI yang dalam RUU diberi kewenangan ikut melakukan penumpasan.

Merasa dikambinghitamkan, sebagian kalangan DPR pun seperti “kebakaran jenggot”. Bahkan, politisi-politisi dari partai bukan pendukung pemerintah ‘seakan cuci tangan’, balik menuding justru pihak pemerintah yang menghambat. Mereka menyebut Kemenkumham dipimpin Menteri Yasona Laoly yang menunda-nunda pengesahan RUU yang diajukan kementeriannya sejak tahun 2016 itu.

Malahan, tenaga ahli Komisi VIII DPR bidang agama dan sosial, Harja Saputra ikut memberikan kesaksian dengan membeberkan data penyebab tersendatnya pembahasan RUU Terorisme di DPR. “Pada dokumen laporan rapat Pansus RUU Terorisme tertulis jelas bahwa pembahasan RUU Terorisme terkendala karena pemerintah kerap menunda-nunda rapat pembahasan. Sebanyak 15 kali, dan disebutkan tanggal-tanggalnya dari mulai tahun 2017 hingga tahun 2018,” ungkap Harja dalam testimoninya di Kompasiana, 14 Mei 2018, yang kini menjadi viral di media sosial..

Harja juga mengungkapkan, bahkan contoh cukup ironis pada awal Februari 2018, saat konsinyering di vila Bogor, rencananya rapat antara pihak Kemenkumpahm dan DPR selama 3 hari dan bertempat di vila DPR Bogor agar pembahasan fokus. Namun baru jalan satu hari, pemerintah minta menyudahi dengan alasan ketua timnya akan menghadiri pernikahan anak keponakannya. DPR meminta agar digantikan ketua timnya dengan orang yang dapat mengambil keputusan. Di awal, pemerintah mengajukan 4 nama sebagai wakil dari Pemerintah yang dapat ambil keputusan dalam rapat-rapat di Pansus.

“Tetapi malam itu ketiga orang yang diajukan tidak dapat dihubungi untuk menggantikan pejabat yang mau ada hajatan tersebut. See, hajat hidup orang banyak kalah dengan hajat anak keponakan. Ironis bukan?,” ungkap Harja.

“Jadi pada pihak-pihak yang tidak tahu duduk perkaranya, daripada menuding-nuding dan mencari kesalahan, mending desak Pemerintah untuk serius bahas RUU ini. Menuding ke DPR salah alamat. Ini bukti riil, fakta, bukan fiksi,” demikian petikan testimoni Harja yang ditulis cukup panjang di Kompasiana.

Direktur Eksekutif The Wahid Instititute, Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid atau Yenny Wahid meminta agar pemerintah dan DPR tidak saling tuduh soal penyebab belum disahkannya RUU Terorisme.

“Jangan berantem dan bekerjalah, udahlah jangan saling lempar-lempar tuduhan,” kata Yenny di Rumah Pergerakan Griya Gus Dur, Kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (15/5/18).

Yenny berharap, saat ini tugas pemeringtah dan DPR memastikan terkait pembahasan RUU itu segera tuntas dan disahkan menjadi UU. Apalagi, semuanya memiliki peran terkait penyelesaiannya.

“Kita harapkan segera melakukan langkah-langkah simultan bahwa dalam masa persidangan (di DPR) berikutnya UU Anti Terorisme segera dikeluarkan,” kata Yenny. @licom_09