LENSAINDONESIA.COM: Karena mangkir dari pemanggilan penyidik di Bareskrim Mabes Polri Jakarta terkait dugaan penyerobotan tanah 23 hektar milik Puskopkar yang dijaminkan BTN Rp23 miliar, akhirnya tim penyidik Bareskrim mendatangi Kantor J Henry Gunawan alias Cen Liang, PT Gala Bumi Perkasa di Bundaran Darmo Satelit Surabaya.

Henry sebagai tersangka kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan akte notaris pelimpahan atas tanah 23 hektar itu , diperiksa secara marathon selama dua hari sejak  Selasa malam lalu (5//6/2018).

Di kantornya, Bundaran Darmo Satelit Surabaya yang memanfaatkan  gedung bekas Makodik Angkatan Udara (AU), Henry yang pernah berseteru dengan walikota Risma Triharini terkait kasus Pasar Turi, seakan mampu menunjukkan arogansi bahwa dirinya bisa bertindak melebihi pejabat tinggi Negara dalam menghadapi penyidik Polri. Faktanya, penyidik justru harus memeriksa di kantor pribadinya.

Keterangan sumber dari Mabes Polri mengakui, pemeriksaan terhadap Henry yang kelahiran Jember, Jawa Timur dan anak dari pemilik Hotel Bima di Jember ini dilakukan oleh tiga orang penyidik yang dikoordinasi AKBP Ruslan Abdul Majid, SIK, MH. Pemeriksaan sejak Selasa Pukul 15.30 WIB berjalan lancar.

Henry sebagai tersangka, telah menguasai tanah yang dijadikan jaminan Primkopkar di BTN, dan bahkan sempat menawarkan untuk dijualbelikan sebagai pusat pergudangan lewat iklan di Harian Jawa Pos. Dia dinyatakan Mabes Polri memenuhi unsur menjadi tersangka turut serta dalam melakukan dugaan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan akte notaris terkait lahan 23 hektar yang dikuasai tersebut.

Sebelumnya, Bareskrim Mabes Polri menangkap tersangka dugaan kasus yang sama, yaitu Reny Susetyowardhani setelah digerebek di rumahnya, Jalan Kanginan Surabaya, pada 19 April 2018.

Saat dipanggil Bareskrim pada 24 Mei lalu, Henry sempat mangkir dengan dalih sakit. Ini dipertegas surat permohonan kuasa hukum Henry, Liliek Djaliyah pada 25 Mei 2018. “Pemeriksaan klien kami (Henry J Gunawan) di Bareskrim ada tanggal 24 Mei 2018 dihentikan sementara, karena   kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, Untuk itu, pemeriksaan selanjutnya kami mengajukan permohonan agar dilaksanakan pada Senin 4 Juni 2018, dalam suratnya.

Namun faktanya, pada Senin (4/6/2018), Henry tetap mangkir dari pemeriksaan penyidik Bareskrim. Sebelumnya, penyridik Bareskrim sudah memanggil Taufik, pejabat Badan Pertanahan (BPN) Kantor BPN di Surabaya pada Jumat (18/6/2018) dan Sabtu (19/6/2018). Pemeriksaan Pejabat BPN ini untuk mengungkap lahirnya surat ukur tanah 23 hektar oleh BPN Sidoarjo yang mendasarkan akta notaris yang diduga dipalsu Reny.

Pemeriksaan terhadap Taufik, sekaligus menelisik dugaan permainan Henry yang kemudian menguasai dengan dalih mendapat penetapatan hukum MA setelah Henry menang menggugat Reny di pengadilan. Gugatan terhadap Reny yang diduga hanya “patgulipat” itu dengan alasan, Henry membeli tanah 23 hektar dari Reny dan sudah mengeluarkan dana Rp5miliar, namun Reny tidak bisa melengkapi surat-surat pemilikan.

Anehnya, walau masih berstatus sengketa dengan Primkopar, namun Henry nekat membangun sebagian lahan 23 hektar untuk pusat pergudangan. Bahkan, bangunan meski belum jadi sudah ditawarkan kepada publik lewat iklan di Jawa Pos, untuk dijualbelikan secara bebas.

Kuasa hukum Henry , Lilik Djaliyah membenarkan pemeriksaan oleh Bareskrim Mabes Polri itu. Menurutnya, kliennya diperiksa hanya sebatas mencocokan surat-surat akta. “Itu perkara lama. Sebenarnya hanya mencocokan surat, kan suratnya ada di kantor,” katanya sebagaimana dilansir haria Surabaya Post, Kamis (7/6/2018).

Dengan adanya pemeriksaan penyidik Barskrim terhadap Henry ini, praktis dalam setahun belakangan, Henry yang dikenal pengusaha licin dalam kasus-kasus besar tanah di Jawa Timur, sudah empat kali menjadi tersangka di Mabes Polri. Keempat kasus berbeda  itu, antara lain laporan Notaris C Kalampung, pedagang Pasar Turi, Teguh Kinarto-Asoei alias Aswi dan penyerobotan tanah Puskopkar yang dijaminkan BTN Rp23 miliar.

Henry yang dalam sepak terjangnya berkasus tanah-tanah besar dikenal selalu mencari beking pejabat-pejabat Negara, kali ini, apakah masih “kebal hukum”, masyarakat  mencermati perkembangan. @licom_09