Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Di Surabaya, Jokowi luncurkan pajak berkeadilan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat peluncuran PPH Final UMKM 0,5% di Surabaya, Jumat (22/06/2018). FOTO: Sarifa-LICOM
EKONOMI & BISNIS

Di Surabaya, Jokowi luncurkan pajak berkeadilan 

LENSAINDONESIA.COM: Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi meluncurkan pajak penghasilan (PPh) final bagi UMKM sebesar 0,5 persen.
Peluncuran tersebut menjadi bagian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak.
PP Nomor 23 Tahun 2018 mendorong agar pelaku UMKM lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal.
“Pemerintah memberikan kemudahan dalam membayar pajak dan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan,” ujar Jokowi di JX International Surabaya, Jumat (22/06/2018).
Orang nomor satu se-Indonesia ini menjelaskan dengan diberlakukan PP ini, beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil. Sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi.
Selain itu, Jokowi juga mengimbau agar UMKM mengikuti perkembangan dunia yang semakin cepat. UMKM diharapkan tidak bergantung pada sistem jual beli langsung. UMKM harus menggunakan teknologi online. Pelaku usaha bisa memanfaatkan sarana media online seperti youtube, instagram dan facebook untuk memasarkan produknya.
”Apabila tidak mengikuti perkembangan jaman seperti ini, maka akan kalah dalam pertarungan global,” tegasnya.
Ditambahkan, Gubernur Jatim Soekarwo menyampaikan UMKM menjadi backbone perekonomian Jawa Timur. Hal tersebut bisa terlihat pada fakta empiris di lapangan.
Di antaranya adalah kinerja Industri pengolahan dalam lima tahun terakhir share terhadap nasional semakin meningkat, dari 19,91 persen pada tahun 2013 meningkat menjadi 21,70 persen pada tahun 2017.
Pakde Karwo (sapaan akrab gubernur) juga mengungkapkan selama empat tahun terakhir kontribusi sub-sektor Industri Makanan dan Minuman rata-rata sebesar 31,69 persen, sub sektor Pengolahan Tembakau rata-rata sebesar 26,63 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional rata-rata sebesar 8,03 persen.
“Dengan didukung oleh pertumbuhan yang tinggi, semakin menguatkan konklusi bahwa Provinsi Industri menjadi syarat bagi daerah untuk cepat menjadi sejahtera dan saya yakin Jawa Timur dapat mencapainya,“ ujarnya.
Gubernur dua periode ini menambahkan pada tahun 2008 telah dilakukan survei jumlah UMKM, yaitu sebanyak 4,2 juta UMKM yang ada di Jatim. Seiring dengan pertumbuhan positif sektor industri pengolahan dan perdagangan maka mendorong pertumbuhan populasi UMKM di Jawa Timur.
“Hal ini terbukti pada hasil Survei Ekonomi Sosial Nasional (Susenas) pada tahun 2012 populasi UMKM di Jawa Timur meningkat menjadi 6,8 Juta yang terdiri dari 4,1 juta UMKM sektor pertanian dan 2,7 juta UMKM Non Pertanian,” paparnya.
Selanjutnya, pada Sensus Ekonomi yang dilakukan secara serentak tahun 2016 menunjukkan bahwa populasi UMKM Jawa Timur mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan 4,61 juta UMKM Non Pertanian dan 4,98 juta UMKM Pertanian sehingga berjumlah 9,59 juta UMKM. Hal ini menunjukkan pesatnya pertumbuhan UMKM sekaligus besarnya kontribusi UMKM sebagai sumber pendapatan utama masyarakat di Jawa Timur yang tentunya berperan penting pula terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur.
Kemudian, Angkatan Kerja Jawa Timur tahun 2016 adalah 20,16 juta dengan penyerapan tenaga kerja dari UMKM Non Pertanian sebanyak 13,97 juta, UMKM Pertanian 4,98 juta. Sehingga total penyerapan tenaga kerja UMKM sebesar 18,95 juta, tenaga kerja usaha besar 373.294 orang dan Pengangguran 838.496 orang (4,21 persen).
Sementara itu, kontribusi UMKM terhadap perekonomian Jawa Timur juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2012 UMKM berkontribusi terhadap PDRB Jawa Timur tahun 2012 sebesar 54,98 persen.
“Dengan asumsi ceteris paribus, maka kontribusi UMKM terhadap PDRB Jawa Timur tahun 2016 sebesar 57,52 persen,” imbuh Soekarwo.
Disisi lain, UMKM di Jawa Timur memberikan kontribusi besar terhadap realisasi penanaman modal. Realisasi Investasi Jawa Timur tahun 2017 sebesar Rp 152,39 Triliun, sementara pada Triwulan I tahun 2018 sebesar Rp 32, 97 Triliun meningkat 15,93 % dari periode yang sama pada tahun 2017.
Dari data tersebut, pada tahun 2017 kontribusi PMDN Non Fasilitasi mencapai 56,34 % dan pada triwulan I tahun 2018 ini meningkat menjadi 74,01 %. PMDN Non Fasilitasi dominan dari UMKM dan menjadi sumber utama pendorong pembangunan ekonomi Jawa Timur ditengah kondisi perekonomian global yang dinamis.@sarifa