LENSAINDONESIA.COM: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi menunda Pleno Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi dan Tri Adhianto (Retro) sebagai Paslon terpilih.

Penetapan Paslon Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi seharusnya terlaksana kemarin, Senin (9/7/2018). Namun karena ada laporan gugatan sengketa Pilkada oleh tim advokasi Paslon Nur Supriyanto – Adhi Firdaus (NF) No. urut 2 pada Sabtu (7/7/2018) lalu ke MK akhirnya KPU Kota Bekasi pun menundanya.

Ketua Tim Advokasi paslon NF, Bambang Sunaryo pun mengaku siap membuktikan bukti – bukti pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan paslon Retro saat pelaksanaan pemilihan wali kota Bekasi, kemarin.

“Kami sedang melengkapi bukti kecurangan dan pelanggaran terutama yang sifatnya Terstruktur, Sistemis dan Masif (TSM) karena perbuatan TSM tersebut yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan paslon nomor urut 1,” terangnya, Senin (9/7/2018) malam di kantornya.

Pelanggaran dan kecurangan yang dimaksud TSM menurut Bambang Sunaryo di antaranya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk kampanye Kartu Sehat (KS) berbasis NIK yang merupakan program Pemerintah Kota Bekasi sebagai jargon kampanye paslon Retro yang melibatkan birokrasi.

“Itu semua dilakukan secara terstruktur, sistemis dan masif yang dilakukan sepanjang tahapan pilkada Kota Bekasi melibatkan ASN dan birokrasi,” beber Bambang.

Selisih perolehan suara paslon NF terhadap Paslon Retro sebenarnya cukup tinggi mencapai 34 persen, yang tidak bisa menjadi dasar gugatan sengketa Pilkada. Disinggung hal ini, Bambang beralasan bahwa pihaknya tetap melengkapi bukti pelanggaran yang bersifat TSM yang menjadi fokus mereka.

Sementara Komusioner KPU Nurul Sumarheni, menyebutkan dalam Peraturan KPU (PKPU) telah diatur bahwa KPU harus menunggu untuk menetapkan Paslon terpilih apabila ada tim Paslon yang mengajukan gugatan ke MK.

“Kita lihat (gugatan) mereka (Tim Paslon nomor urut 2) teregister atau tidak. Kalau di PKPU Nomor 9 Tahun 2018 itu, klasifikasinyanya itu selisih perolehan suara 0,5 persen suara, maka lebih dari itu kan tidak masuk klasifikasi berarti kan,” kata dia di Bekasi.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu dokumen dari MK yang menyatakan apakah gugatan yang disampaikan Paslon nomor urut 2 dilanjutkan atau tidak.

“Salinan itu yang kita jadikan salah satu pedoman untuk bisa melakukan penetapan (Paslon). Kalau diregister oleh MK berarti prosesnya selama 14 hari. Tapi kalau enggak diregister langsung kita tetapkan segera,” tutupnya.

Pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi telah dilakukan. Hasilnya, Paslon Rahmat Effendi dan Tri Adhianto mendapat 697.634 suara dan Paslon Nur Firdaus dan Adhy Firdaus mendapat 335.900 suara.@sofie