Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Mensos himbau maksimalkan layanan pengaduan di PKH
(tengah) Menteri Sosial Idrus Marham akan memecat dan mengusut pendamping PKH jika terketahui menyelewengkan dana. Foto-ist
EKONOMI & BISNIS

Mensos himbau maksimalkan layanan pengaduan di PKH 

LENSAINDONESIA. COM: Ada pelanggaran tentunya ada penindakan. Apalagi terkait adanya penyelewengan dana sosial, Menteri Sosial Idrus Marham akan menindak tegas jika ada laporan atau aduannya.

Untuk itu, Kemensos menggalakkan penyaluran dana bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH).

“Kita proses dan tindak tegas. Jika buktinya cukup, kita akan keluarkan SP-3 atau pemecatan. Tanpa toleransi bagi yang menyelewengkan uang milik rakyat,” tegas Idrus dalam keterangan resminya, Kamis (12/07/2018).

Idrus menambahkan, dana bansos PKH disalurkan pemerintah untuk membantu keluarga prasejahtera yang sudah terdaftar.

“Jika ada laporan masuk ada penyelewengan dari pendamping PKH, pemerintah akan mengusut dan memecat, ” tegas Idrus.

Hingga tahun 2018, lanjut Idrus, Kementerian Sosial mengangkat 40.225 orang sebagai Pendamping PKH secara nasional.

Sementara itu, Direktur Hubungan Kelembagaan & Transaksional Perbankan PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk, Adi Sulistyowati mengatakan, BNI mendukung pelaksanaan penyaluran bantuan sosial non tunai PKH sejak tahun 2016. Hingga tahun 2018, BNI telah melakukan penyaluran kepada 4 juta KPM.

“Penyaluran melalui non tunai lewat sistem perbankan akan tercatat dengan baik. Jika ada penyimpanga, akan cepat dideteksi permasalahannya. Hal ini yang tak akan bisa dilakukan jika menggunakan penyaluran tunai,” paparnya.

Dalam hal ini, lanjut Susi, penyaluran bansos harus memenuhi prinsip 6T, yakni tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat kualitas.

“Kedepan BNI bersama Kementerian Sosial terus melakukan perbaikan untuk mencegah agar penyimpangan ini tidak terjadi lagi,” tegas Susi.

Sementara itu Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat menyampaikan, Kementerian Sosial tingkatkan kualitas layanan pengaduan bansos non tunai PKH. Sebab tahun 2019 jumlah anggaran PKH akan ditingkatkan dari Rp17 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp32 triliun tahun depan.

Baca Juga:  Seminggu dicuekin, hadiah mobil Kijang Innova diraih dari program WOW Smartfren

“Anggaran PKH semakin besar, maka Kementerian Sosial juga harus terus meningkatkan kualitas layanannya. Baik dalam hal penyaluran maupun penanganan pengaduan masyarakat, serta memastikan efektivitas PKH untuk pengurangan kemiskinan,” terang Dirjen.@Rel-Licom