Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.   
Paksakan Mahfud MD jadi Cawapres sama saja jerumuskan Jokowi
Munculnya nama Mahfud MD di bursa Cawapres pendamping Capres Jokowi dicurigai jebakan politik lawan. Benarkah?@foto:viva.
HEADLINE UTAMA

Paksakan Mahfud MD jadi Cawapres sama saja jerumuskan Jokowi 

LENSAINDONESIA.COM: Bursa pilpres tentang siapa yang akan mendampingi Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2019, semakin jadi isu politik yang sexy. Antar kelompok elit politik dan kekuatan politik menawarkan berbagai nama kandidat pendamping Jokowi.

Salah satu yang ditawarkan, muncul nama Prof Dr Mohommad Mahfud MD, SH. Figur ini digadang-gadang sebagian kelompok untuk jadi pendamping Jokowi. Dengan kelebihan aspek akademis, lekat dengan NU dan sebagainya.

“Kami Indonesian Democratic Center for Strategic Studies (INDENIS), memiliki pendapat lain,” tegas Girindra Sandino,Direktur Eksekutif INDENIS & Sekjen Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI) kepada LensaIndonesia.com, Sabtu (13/7/2018).

Pertama, kata Girindra, bahwa seorang tokoh yang ingin tampil menjadi kandidat dalam kontestasi demokrasi, yang kelak akan dipilih rakyat harus memiliki modal politik, modal politik ini terbagi menjadi modal financial dan modal sosial. Adalah penting bagi politisi maupun partai politik untuk meningkatkan kapasitas (capacity building) untuk memperbesar modal politik yang dimiliki.

“Dalam teori persaingan, biaya persaingan berbanding lurus dengan intensitas persaingan semakin tinggi dan ketat persaingan maka semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan. Maka tidak dapat dipungkiri modal capital (uang) sangat penting. Terlebih nanti jika berhadapan dengan pesaing yang menjalankan politik agresif maka biaya yang harus
dikeluarkan juga merupakan fungsi dari ‘counter attack’,” urai Girindra.

Berikutnya, lanjut dia, adalah modal sosial (social capital). Dalam hal ini kandidat hatus memilki atau lebih mengedepankan akumulasi dari kredibilitas, popularitas, dan jaringan yang terdapat dalam masyarakat, miminal organisainya sendiri. Karena legitimasi politik dimiliki ketika seseorang mendapatkan dukungan massif dari masyarakat dan organisasasi kemasyarakatan, masyarakat pertama dalam modal sosial adalah pengakuan (recognition, perhatian dan ketenaran dalam masyarakat.

Baca Juga:  Awas! Gangguan pendengaran di Indonesia tiap tahun meningat, alat bantu khusus remaja capai 7%

“Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang sudah dibangun Mahfud MD dalam dua bentuk modal tadi, jangan malah membuat resistensi politik struktural dalam organisasinya sendiri,” tegasnya.

Bahkan, kata Girindra, bahwa terlontar dari Wakil Sekretaris Jenderal DPP-PKB Jazilul Fawaid yang bilang bahwa diusungnya nama Mahfud MD yang diwacanakan menjadi cawapres Jokowi tidak mempresentasikan Nahdlatul Ulama dan para kiai. “Dapat disimpulkan modal politik: baik modal financial maupun modal sosial nihil untuk seorang Mahfud MD,” kata Girindra.

Catatan kedua, menurut Girindra, saat ini terjadi pergeseran perilaku pemilih. Bahwa pemilih sekarang tidak lagi menjadikan parpol mapun ideologi sebagai acuan utama preferensi pemilih, akan tetapi lebih kepada figur kandidat itu sendiri. “Figur Mahfud MD tidak akan terjual dalam pasar politik, bahkan bisa jadi tidak laku,” demikian analisisnya.

Ketiga, INDENIS mencermati faKtor bahwa mahfud MD adalah seseorang kelahiran Sampang, Madura Jawa Timur. “Sehingga pemilih luar Jawa akan memalingkan pilihannya secara psikologis kepada pemilih yang mewakili mereka, yakni kandidat yang berasal
dari luar jawa. Hal ini akan berdampak buruk bagi perolehan suara Jokowi dalam Pilpres 2019,” tambahnya.

Keempat, lanjut Girindra, bahwa jangan disamakan kondisi dan situasi sosial-politik dalam pemilu-pemilu masa lalu. Bahwa sitnas politik saat ini sangat berberda dimana fenomena serorang alim ulama sudah tidak terbantahkan secara politik menjadi tokoh sentral yang dipercaya publik, oleh karena masyarakat sudah muak dengan tokoh-tokoh politik atau pejabat yang kerap tersadung korupsi. Dan para ustadz-ustadz sat ini bisa mengumpulkan jutaan orang dalam tausiah atau ceramah-ceramahnya.

“Oleh karena itu, tesis bahwa ulama tidak bisa menaikan elektabilitas seseorang, atau sebut saja Jokowi adalah hal yang naïf dan kekanak-kanakan. Hal ini bukan fanatisme buta atau membela ulama akan tetapi harus diterima dengan lapang dada sebagai sebuah fenomena politik kekinian di Indonesia,” kata Girindra.

Baca Juga:  Bupati dan Forkopimda Jombang gelar silaturahim dengan mahasiswa Papua

Maka, tambah dia, “Isu-isu yang beredar bhwa Istana mencari pendamping Jokowi adalah seorang ulama adalah tepat dan pasti melalui kajian yang sangat dalam dan ilmiah.”

Keenam, INDENIS mengingatkan, ini yang terpenting, bahwa kubu Jokowi harus memiliki kepekaan ekstra kewaspadaan atau hati-hati. Walau Mahfud MD seorang negarawan yang baik, cerdas, akademisi yang produktif yang memiliki rekam jejak yang baik.

“Patut dicermati, bahwa tidak tertutup kemungkinan gerakan yang mengusung tokoh yang tidak memiliki basis, modal sosial-politik, tidak memiliki jejaring yang luas, tidak memiliki akseptabilitas tinggi di pasar elektoral dan elektabilkitas yang pas-pasan, dapat diduga sebagai ‘jebakan politik’ pihak lawan untuk menjerumuskan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019,” tegas Girindra. @licom_09