Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Tim Advokasi Paslon Bupati Kerinci Nomor Urut 1 ungkap dugaan kecurangan
Tim Kuasa Hukum (Advikasi) nomor pasangan urut 1, Monadi-Edison, H. M Ary Marpung S. Sos. I. MA saat menggelar keterangan pers di jakarta, Kamis (19/7/2018)
LENSA DEMOKRASI

Tim Advokasi Paslon Bupati Kerinci Nomor Urut 1 ungkap dugaan kecurangan 

LENSAINDONESIA.COM: Meski pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 telah usai, namun dalam proses tahapan masih menyisahkan sejumlah persoalan tersendiri, salah satunya mengenai masalah kecurangan.

Hal ini menuntut para calon pasangan berkeinginan untuk mengungkap fakta kebenaran dalam proses kontestasi pemilihan kepala daerah demi menjaga kualitas dan martabat demokrasi. Salah satunya dari Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, tertuju ke pasangan nomor urut 2 yakni Adi Rozal-Ami Taher.

Tim Kuasa Hukum (Advikasi) nomor pasangan urut 1, Monadi-Edison, H. M Ary Marpung S. Sos. I. MA mengatakan, Pilkada di Kabupaten Kerinci berlangsung lancar dan partisipasinya tinggi. Namun dalam prosesnya diduga kuat terjadi sejumlah kecurangan.

“Kami melihat kuat dugaan kecuranganya dengan berbagai bukti yang kami kumpulkan. Kecurangan ini terjadi secara sistematis dan terstruktur oleh incumbent dengan mobilisasi aparat birokrasi dan PNS untuk memenangkan incumbent,” ungkap H. M Ary Marpung S. Sos. I. MA di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Ary menjelaskan, dugaan kuat sejumlah kecurangan tersebut, diantara lain yakni masalah politik uang yang melibatkan aparatur desa dan mempengaruhi ANS untuk memenangkan calon tertentu.

“Money politik dengan membagi uang ke kepala desa dan lainnya,” terangnya.

Sementara, Ketua Tim Investigasi, Azet Karya mengatakan, dugaan politik uang ini pun dilakukan dengan membagikan sejumlah
imbalan ke warga. Hal ini yang membuat Tim investi jadi merasa proses demokrasi telah dicederai.

“Money politik ke warga pemilih dan lainya,” jelas Azet.

Terlebih, kata Azet, pemenangan ini menegaskan kualitas demokrasi perlu didorong lebih baik, terlebih menjaga harkat dan martabat masing-masing calon agar proses yang dihasilkan benar-benar lahir pemimpin daerah dari hati masyarakat Kerinci, bukan persoalan imbalan sesaat (design kecurangan).

Baca Juga:  Kata Peneliti, Kementan mampu bentuk citra sebagai sektor penting ekonomi negara

“Kami sangat menjaga harkat dan martabat, dari niat hingga proses pilkada berjalan dengan memegang aturan yang ditentukan. Dan kami menghargai apa pun hasilnya jika itu memang benar-benar berjalan secara fair dan adil tanpa kecurangan,” ujarnya.

“Kami meminta penegak hukum di negara tercinta ini, dapat menindak lanjuti perlakuan kecurangan-kecurangan ini dengan seadil-adilnya, demi tegaknya hukum di republlik ini. Sehingga terciptanya kedamaian dan rasa percaya masyarakat,” pungkas Azet menambahkan.@licom