Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Bupati Jombang Nyono bingung namanya dicatut untuk potong dana Kapitasi Puskesmas dan pungut izin RSB
Terdakwa dugaan suap Dinas Kesehatan Jombang Nyono Suharli Wihandoko tampak bingung saat mendengarkan keterangan saksi di persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (20/07/2018). FOTO: LICOM
HEADLINE JATIM RAYA

Bupati Jombang Nyono bingung namanya dicatut untuk potong dana Kapitasi Puskesmas dan pungut izin RSB 

LENSAINDONESIA.COM: Kasus dugaan suap dengan terdakwa Bupati Jombang non aktif Nyono Suharli Wihandoko kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jumat (20/07/2018).

Dalam sidang kali ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan lima orang saksi. Mereka diantaranya, Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Abdul Qudus, Direktur Rumah Sakit Bersalin (RSB) Mitra Bunda dr. Subur, Kepala Puskemas Mojoagung dr Mamurotus Sadiyah, mantan bendahara Paguyuban Puskesman Jombang Betty Endah Warni dan mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Drg Budi Nugroho.

Dalam keteranganya, saksi Mamurotus Sadiyah mengungkapkan peran Kepala Dinas Kesehatan Inna Silestyowati dalam memungut dana Kapitasi Rp275 Juta dari 34 Puskesmas se-Kabupaten Jombang mengatasnamakan bupati Nyono Suharli.

Sedangkan dr Subur dan Abdul Qudus juga membeberkan telah dimintai uang sebesar Rp75 juta untuk meloloskan izin RSB Mitra Bunda oleh Inna dengan dalih untuk membantu Nyono yang akan maju sebagai calon bupati dalam Pilkada Jombang 2018.

Dihidapan majelis hakim, saksi Mamurotus Sadiyah mengungkapkan, di tahun 2018 ini Kepala Dinas Kesehatan Inna Silestyowati memberlakukan potongan dana Kapitasi Puskesmas sebesar 5%. Perempuan yang akrab disapa dr Eyik ini mengatakan, bahwa kepada dirinya Inna juga menyampaikan bahwa dana tersebut akan diserahkan kepada bupati Nyono.

“Potongan dana Kapitasi Puskesmas tahun ini (2018) 5 persen. Dan itu katanya (Inna) akan diserahkan kepada Pak bupati,” ucapnya menjawab pertanyaan Jaksa KPK Taufiq Ibnugroho.

Setelah mencercar dr Eyik terkait aliran pungutan dana kapitasi, jaksa KPK lalu meminta kesaksian Abdul Qudus terkait suap pengurusan izin RSB Mitra Bunda.

Qudus mengakui bahwa pada Februari 2018 dirinya ditelepon Inna yang memberitahukan ada uang sekitar Rp 75 juta dari dr Subur agar izin rumah sakit Bersalin Mitra Bunda segera dikeluarkan. Saat itu, Inna menyampaikan bahwa uang tersebut akan ia serahkan kepada bupati Nyono.

Baca Juga:  RRI tingkatkan siaran, luncurkan program mitigasi bencana hingga tayangan audio visual

“Benar Bu Inna menelpon saya saat itu dan mengatakan ada uang Rp75 juta. Waktu itu maunya saya yang diminya menyerahkan ke Pak bupati tapi saya menolak karena saya nggak berani,” ungkapnya.

Ketika ditanya jaksa KPK Taufiq Ibnugroho mengapa Inna mengumpulkan dana (kapitasi) termasuk meminta uang dari dr Subur untuk pengurusan izin Rumah Sakit Bersalin Mitra Bunda dan diserahkan kepada bupati? Qudus menyampaikan hal itu dilakukan karena Inna saat itu sangat berambisi menjadi kepala dinas kesehatan.

“Ya mamang saat itu Bu Inna sangat kepingin bisa jadi kepala dinas (kepala dinas kesehatan),” jawab Qudus.

Guna memastikan kebenaran keterangan Qudus, Jaksa KPK Taufiq Ibnugroho lalu meminta izin kepada Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul untuk memutar rekaman percakapan antara Inna dan Qudus.

Sementara itu, dr Subur juga membeberkan bahwa izin rumah sakit miliknya sempat terhambat karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi, seperti Ipal, Amdal hingga UPL.

Terkait permintaan uang dari Inna untuk meloloskan izin rumah sakit tersebut Subur mengakui bahwa dirnya sempat diminta menyetor uang Rp100 juta untuk diserahkan kepada bupati yang akan punya hajat mengikuti Pilkada Jombang 2018. Karena dinilainya terlalu mahal, ia pun menawar dan menyampaikan kepada Inna kalau dirinya hanya memiliki dana sekitar Rp75 juta. “Saat itu yang diminta Rp100 juta bukan Rp75 juta. Ya katanya untuk Pak bupati yang mau ikut Pilkada,” kata Subur kepada jaksa KPK.

Dalam sidang yang di gelar di Ruang Cakra itu, Subur menyampaikan pengakuan yang mengejutkan. Yaitu dirinya sempat memahari Inna karena meminta uang pengurusan izin rumah sakit kepada dirinya.

“Saat itu Bu Inna sudah saya peringatkan jangan begitu (meminta uang), anda bisa ditangkap KPK lho,” ujar Subur.

Baca Juga:  Ini maksud KPK jelaskan serahkan 'mandat' kepada presiden

Meski begitu Subur menyanggupi permintaan Inna untuk menyadiakan uang pengurusan izin rumah sakit sebesar Rp75 juta. “Tapi sampai sekarang saya belum menyerahan uang Rp 75 juta itu,” katanya.

“Jadi sampai sekarang anda belum membayarkan uang itu? tanya Jaksa KPK. “Belum. Sampai sekarang saya belum menyerahkan uang tersebut. Katanya ditalangi dulu sama Bu Inna,” jawab Subur tegas.

Usai sidang, Nyono Suharli juga mengaku haran dan bingung dengan sepakterjang Inna Silestyowati yang ‘berjalan’ atas inisiatifnya sendiri untuk memotong dana kapitasi seluruh Puskesmas dan memungut uang pengurusan izin Rumah Sakit Bersalin Mintra Bunda. Terlebih hal itu dilakukan dengan mengatasnamakan perintah bupati.

Gelagat ‘bingung’ Nyono ini juga tampak saat dirinya mendengarkan keterangan saksi-saksi di dalam ruang sidang.

Beberapa kali ia terlihat menggeleng-gelengkan kepala lalu berbisik kepada kuasa hukumnya saat saksi mengungkapkan bahwa pemotongan dana kapitasi puskesmas dan pungutan izin rumah sakit itu disebut atas perintah dirinya.

Kepada LICOM Nyono menyatakan, dirinya tidak pernah tahu soal pemotongan dana kapitasi Puskesmas dan pungutan izin rumah sakit tersebut.

Muncul dugaan, pemotongan dana kapitasi Puskesmas dan pungutan izin rumah sakit tersebut merupakan inisiatif Inna Silestyowati sendiri yang sebelumnya disebut sangat ingin menjadi kepala dinas kesehatan.

“Saya tidak pernah punya ini inisiatif (menyuruh Inna) melakukan itu semua,” tegas Nyono.

Nyono pun menceritakan, sebelum semua itu terjadi dirinya mulai intens mengadakan kegiatan santunan-santunan kepada masyarakat. Dan secara kebetulan, dalam program santunan tersebut, doker Samijan (suami Inna) ikut berkiprah dalam kegiatan tersebut.

Setelah program tersebut berjalan, Inna menyampaikan bahwa ingin ikut berpartisipasi. “Jadi saat itu Bu Inna bilang ke saya, Pak saya mau ikut kumpulkan santunan teman-teman kepala Puskesmas. Lha kebetulan saya waktu itu kok nggak tanya duit itu dari mana. Cuma dia bilang santunan dari para Kepala Puskesmas. Akhirnya kita buat kegiatan santunan tiga kali itu, diantaranya acaranya yang di Pendopo,” ungkap Nyono.

Baca Juga:  Pemprov Jatim gelar sholat gaib untuk almarhum "Mr. Crack"

“Jadi saya benar-benar tidak tahu (Inna memotong dana kapitasi Puskesmas mengatasnamakan perintah bupati). Begitu juga dengan uang dari rumah sakit itu,” tandasnya.

Soal uang pungutan dari izin RSB Mintra Bunda, Nyono sempat meminta Inna untuk tidak menarik biaya.

“Di Pendopo saya peringatkan kepada bu Inne, jangan!. Itu orang rumah sakit, kasihan dia (dr Subur). Akhirnya saat itu Bu Inna memaksa dan diberikan kepada saya,” ungkap Nyono.

“Jadi sebenarnya saya tidak pernah punya inisiatif, perintah, ide (menarik uang) semacam itu. Kalau saya punya inisiatif seperti itu (pungutan) kan tidak baru sekarang ini saya lakukan, tentu itu saya bisa lakukan sejak dinas yang dulu. Saya tidak punya inisiatif semacam itu,” pungkas Nyono.@LI-13