LENSAINDONESIA.COM:  Suhu politik teka-teki Pilpres 2019 menjelang pendaftaran Capres dan Cawapres pada 4-10 Agustus 2018, semakin menghangat.  Bukan hanya soal belum jelasnya siapa Cawapres pendamping Jokowi maupun Prabowo . Tapi,  masalah uji materi di MK terkait Pasal 169 (n) UU No 7 Tahun 2017 yang membatasi jabatan Capres dan Cawapres tidak lebih dua kali, juga memancing spekulasi pro dan kontra

Indonesian Public Institue (IPI), bahkan Kamis siang ini (26/7/2018) menyelenggarakan diskusi terbuka menyoroti masalah uji materi Undang Undang Pemilu yang diajukan Partai Perindo besutan Hary Tanoesdibjo. Tema diskusi menelisik lebih mendalam  manuver politik Wapres Jusuf Kalla (JK). Bertajuk menukik, “Membaca Arah Politik JK Melalui Uji Materi Persyaratan Capres-Cawapres (Pasal 169 Huruf n UU No 7/2017 Tentang Pemilu).

Sebagai pembicara, menghadirkan ahli perundang-undangan Dr Bayu Dwi Anggono dari Fak Hukum Univ Jember, pengamat politik  Sinergi Data Indonesia (SDI), Anggota DPR RI Dr Efendi Simbolon (F-PDIP), Wasekjen PPP Ahmad Baidlowi (DPR RI), dan peneliti IPI Karyono Wibowo.

Peneliti IPI Karyono Wibowo mengakui uji materi itu memang banyak yang kontra. “Iyaa.. Banyak yang kontra,” tegas Karono, yang juga Direktur Eksekuti IPI.

Dalam permohonan uji materi, pasal 169 huruf n UU No 7/ 2017, Perindo minta aturan yang membatasi masa jabatan Capres dan Cawapres maksimal dua periode tersebut, hanya berlaku apabila presiden dan wapres itu menjabat secara berturut-turut.

Bila dikabulkan, Sekjen  Perindo Ahmad Rofiq menyatakan, Perindo akan mengajukan Jusuf Kalla sebagai cawapres mendampingi Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019. Pasalnya, JK meski dua kali jadi wapres, namun tidak berturut-turut.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan Perindo. Malahan, JK juga menyatakan bersedia menjadi cawapres Jokowi jika nantinya dibolehkan konstitusi.

Diskusi terbuka IPI dengan mengundang awak media di Bumbu Desa Jalan Cikini Raya 72, Jakarta Pusat, diharapkan dapat mendalami ada apa JK  ngotot ingin mengegolkan uji materi. Benarkah JK hanya berambisi ingin kembali maju Cawapres.

UU Pemilu yang mengatur syarat batas jabatan Capres dan Cawapres itu merupakan representasi semangat reformasi 1998. Karena dengan dibatasi dua kali, untuk menghindari terulangnya trauma politik tentang jabatan berkali-kali seperti dialami Presiden Soeharto menjabat 32 tahun. Sekaligus, juga mencegah  KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme).

“Secara etik JK akan dinilai sebagai orang yang ambisius,” komentar Karyono.

Soal kemungkinan ada politik “patgulipat” antara JK dan  Hary Tanoe bersama partainya terkait uji materi UU Pemilu tersebut, diharapkan akan terurai dalam diskusi. Termasuk, ada apa Perindo yang baru akan ikut pemilu perdana, bersikap “mengompori” dukung JK jadi Cawapresnya Jokowi.

JK yang pada 15 Mei 2018 lalu memasuki usia 76 tahun, apabila benar masih berambisi ingin menjabat kembali di Istana Negara, praktis Pilpres 2019 usianya 77 tahun. Ini pun masih jauh lebih mudah dibanding umur Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang 10 Juli 2019 lalu, tepat 93 tahun.

Dibanding Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang  14 Juni 2018 lalu genap 72 tahun, usia JK pun selisih tak lebih lima tahun. Apakah JK tergoda atau tergiur jejak Trump yang jadi Presiden AS di usia kepala 7 dan Mahathir yang masih tangguh jadi pemimpin Malaysia kembali meski usia berkepala 9, tentu hanya JK yang tahu. @licom_09