Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.   
Judicial Review Persyaratan Capres-Cawapres Dinilai Hanya Kepentingan JK
Diskusi publik di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, yang digelar Indonesian Publik Institute (IPI), Kamis (26/7/2018). (Foto: LICOM)
LENSA DEMOKRASI

Judicial Review Persyaratan Capres-Cawapres Dinilai Hanya Kepentingan JK 

LENSAINDONESIA.COM: Direktur Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai dalam judicial review atau uji materi terhadap Persyaratan Capres-Cawapres Undang-Undang Nomor.7/2017 tentang Pemilu merupakan kepentingan Jusuf Kalla (JK) yang ingin maju lagi pada Pemilu tahun 2019.

“Untuk saat ini tetap Pak JK yang berkepentingan,” ujar Karyono di acara “Ngopi Bareng & Diskusi bertema Membaca Arah Politik JK Melalui Uji Materi Persyaratan Capres-Cawapres (Pasal 169 Huruf n UU No.7=2017 tentang Pemilu).

Namun disayangkan, dalam uji materi tersebut justru sebagai pihak penggunggat atas UU tersebut bukan datang dari Jusuf Kalla sebagi pihak terkait, melainkan datang dari Partai Perindo yang dinilai bukan sebagai pihak terkait langsung.

“Sebaiknya Pak JK tidak malu-malu, Dia (JK) tidak mengajukan langsung sebagai pihak terkait,” terangnya.

Pihak terkait, yang dimaksud Karyono, adalah pihak-pihak yang terkait langsung atau partai politik yang lolos di Pemilu 2014. Sehingga, pihak penggugat mempunyai pijakan atau legal standing dalam masalah ini.

“Perindo bukan partai peserta pemilu tahun 2014, partai ini tidak mempunyai keterwakilan di parlemen, sehingga tidak mempunyai hak untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden di tahun 2019 ini,” ungkapnya.

Terlebih, menurut peneliti senior ini, adalah partai yang berhak mengusung capres-cawapres tahun 2019 mempunyai persyaratan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.

“Yaitu partai atau gabungan partai politik yang memiliki 20 persen jumlah kursi DPR dan 25 persen suara,” paparnya.

“Dalam hal ini Perindo kan tidak, sehingga Perindo tidak memiliki legal standing, dia tidak sebagai pihak dirugikan dan tidak punya keterkaitan langsung. Harusnya Pak JK sendiri yang mengajukan karena berkepentingan langsung, atau partai lain,” pungkas Karyono Wibowo.@licom

Baca Juga:  Diduga diatur, PPK Dinas Pendidikan Jatim diminta hentikan tender pengadaan kain seragam SMA dan SMK