Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Anggota DPR RI Bambang Haryo prihatin dengan sikap pemerintah yang terus menaikkan tarif cukai rokok.

Menurutnya hal itu bisa membawa dampak buruk di banyak sektor, khususnya bagi masyarakat kecil serta kelangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) produsen rokok tradisional.

Memastikan hal tersebut, Bambang Haryo mengunjungi pabrik rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) Apache di Surabaya. Disana ia melihat keterampilan ribuan buruh saat melinting rokok dengan cara manual.

“Kesejahteraan para buruh SKT ini sudah sesuai dengan standarisasi upah minimum yang ada di Surabaya, tentunya ini sudah dilakukan. Yang saya ingin menekankan kepada pemerintah, stop jangan naikkan cukai rokok lagi. Karena jumlah
total pajak cukai, PPN dan pajak daerah totalnya sudah mendekati 70 persen dari total harga rokok itu sendiri,” ujarnya pada LICOM, Senin (06/08/2018).

Ia melanjutkan jika tarif cukai rokok dinaikkan lagi, maka akan berimbas terhadap daya beli masyarakat yang menurun dan berimbas lagi terhadap jumlah penghasilan pajak cukai rokok.

“Yang paling utama imbasnya terhadap daya beli masyarakat kecil kita yang tentu ikut menurun. Sehingga multi player effect-nya juga akan menyebabkan produsen rokok SKT maupun penjual rokok eceran yang termasuk UMKM ini merugi. Dari total UMKM di Indonesia sebanyak 15 persen di antaranya adalah penjual rokok. Di sini jelas mereka akan tergerus. Belum lagi para buruh SKT yang jelas kena imbasnya juga yang akan kena PHK massal dan lagi-lagi jumlah penggaguran di negara kita akan meningkat,” cetus Bambang Haryo yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini.

Di sisi lain, pihaknya juga menyebut bahwa pengaruh kenaikan cukai rokok juga tidak akan menyebabkan para perokok berhenti merokok. Sebab merokok di Indonesia sudah menjadi budaya yang turun-temurun sejak nenek moyang terdahulu. Jika hal ini yang terjadi tentu kebiasaan merokok bagi para perokok akan menggerus pendapatan yang ia miliki sehingga menyulitkan kebutuhan hidup sehari-harinya.

“Kalau sudah terbiasa merokok untuk berhenti ini susah, mereka menganggap rokok seperti kebutuhan pokok. Merokok di Indonesia sudah menjadi budaya sepeti nginang/nyusur (makan sirih). Bahkan ada istilah mereka itu lebih baik tidak makan daripada tidak merokok. Karena itu saya sebagai anggota Banggar sudah mengatakan kepada dirjen bea cukai dan menteri keuangan jangan menaikkan cukai rokok lagi. Nilai cukai rokok itu sudah yang terbesar nomor tiga daripada pendapatan pajak daerah lainnya,” imbuh dia.

Ditambahkan politisi Partai Gerindra ini, pendapatan negara yang masuk dalam APBN sekitar 15 persen dari sisi pajak cukai rokok ini dan jumlah ini sudah luar biasa besar. Karena itu pemerintahan Jokowi diharapkan tidak menaikkan lagi tarif cukai rokok untuk tahun 2019 mendatang.

Sementara, Direktur Produksi SKT PT Karyadibya Mahardika (Apache) Maksin mengatakan total buruh di pabrik SKT di Surabaya mencapai 1.500 orang. Pihaknya merasa terbantu dengan para buruh ini, apalagi cara yang dignkan untuk melinting rokok masih manual dengan menggunakan tangan.

“Para buruh di SKT ini unskill (tanpa keterampilan), tanpa pendidikan yang tinggipun mereka juga tetap bekerja dengan kita dan ini upaya kami ikut mengurangi pengangguran di Indonesia. Soal kenaikan cukai rokok tentu berimbas di perusahaan kami, per tahun 2018 ini pendapatan kami mengalami penurunan dan faktor utama soal harga. Harga itu kompetitor utamanya adalah pajak (cukai rokok),” tukas Maksin.

Sekedar diketahui, dalam kurun 3-4 tahun terakhir ini pemerintah terus menaikkan tarif cukai rokok. Di tahun 2018 ini kenaikkan cukai rokok mencapai 10,04 persen. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, kenaikan cukai rokok ini berdasarkan empat aspek. Pertama, kenaikan cukai rokok ini telah memperhatikan pandangan masyarakat terutama dari aspek kesehatan dan konsumsi rokok yang harus dikendalikan. Kedua, kenaikan cukai rokok ini harus bisa untuk mencegah makin banyaknya rokok ilegal. Ketiga, kenaikan ini juga memperhatikan dampaknya terhadap kesempatan kerja, terutama pada petani dan buruh rokok. Keempat terkait peningkatan penerimaan negara.@sarifa