Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono berharap kepada pemerintah dan perusahaan di Indonesia agar selalu memberikan pada suport PT PAL Indonesia sebagai salah satu perusahaan galangan Nasional untuk permintaan kebutuhan dalam negeri bahkan hingga manca negara.

Menurutnya, bentuk suportnya adalah tidak membeli kapal dari luar negeri. Dengan begitu, keberadaan PT PAL tetap dipertahankan guna mendukung transportasi laut di Indonesia tetap berfungsi dengan baik.

“Ada kecenderungan para pengusaha pelayaran melakukan pembelian kapal dari luar negeri. Mirisnya lagi, perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang notabene yang menggunakan uang rakyat lebih percaya produk asing daripada pada galangan-galangan dalam negeri. Hal itu jangan sampai disia-siakan seperti halnya sebuah perusahaan BUMN membeli kapal dari luar negeri. Kalau bisa bila BUMN dan mendapatkan dana APBN khususnya dalam PMN (Penyertaan Modal Negara) dan sebagainya seharusnya membuat kapal-kapal di dalam negeri,” ujar di Surabaya siang, Rabu (08/08/2018).

PT PAL dan juga galangan yang ada di nusantara, lanjut Bambang, saat ini sangat siap menjawab permintaan perusahaan pelayaran untuk kebutuhan armadanya.
“Ini akan saya dorong ke badan anggaran karena saya juga ada di Banggar (Badan Anggaran DPR) bahwa PMN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh digunakan untuk membeli kapal bekas dari luar negeri,” paparnya.

Selain itu, menurut Bambang, PT PAL ini tidak hanya sebagai Maintenance Fasilty tapi juga sebagai pembuat new Building dari pada kapal-kapal. Jadi, galangan inilah sebagai salah satu pendukung kelancaran transportasi laut dengan kapal yang di bangun guna memperlancar 1 miliar ton per tahun barang dan juga ratusan juta penumpang yang menggunakan transportasi laut.

“Dengan 2/3 dari 5 juta km2 itu adalah laut kita dengan 17 ribu pulau, dengan kekuatan PT PAL ini diharapkan bisa mendukung kelancaran arus logistik karena kalau tidak ada galangan kapal itu pun tidak bisa jalan,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT PAL Indonesia Budiman Saleh mengatakan, keberadaan PT PAL itu yang pertama tentunya untuk NKRI itu jangan sampai dilupakan karena 5 juta km2 perairan yang ada, 45 persen adalah wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia ( ALKI ).

“Galangan kita harus kuat tidak hanya untuk negara kesatuan R I tetapi harus bisa mengolah sumber daya alamnya kita harus mengerti betul domain Marine awareness,” ujarnya.

“Kalau ingin mandiri sebagai masyarakat maritim maka yang harus dilakukan dengan memperkuat galangan kita untuk produk kapal-kapal dalam negeri. Namun, kalau melihat pasar-pasar yang dimasuki oleh PT PAL tentunya berharap di tahun 2018 dan 2019 merupakan kebangkitan kita untuk mulai pasar ekspor.

Tentu juga tidak boleh melupakan pasar dalam negeri. Pasar dalam negeri khususnya kebutuhan dari Kementerian Pertahanan dan Perhubungan,” imbuh Budiman.@fredy