Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Catatan FITRA terkait Politik Anggaran RAPBN 2019
Misbah Hasan (Deputi FITRA) saat diskusi publik di Bakoel Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/8/2018). (Foto: Licom)
AKTIVIS

Catatan FITRA terkait Politik Anggaran RAPBN 2019 

LENSAINDONESIA.COM: Seknas FITRA memberi catatan terkait dengan pencapaian tujuan RAPBN 2019. FITRA melihat terdapat sejumlah isu penting yang dapat di highlight.

Misbah Hasan (Deputi FITRA) menyampaikan, beberapa isu tersebut diantaranya yaitu, Pertama, terkait dengan upaya pemerintah memobilisasi sumber-sumber pendapatan negara. Kedua, terkait dengan upaya pemerintah dalam mengalokasikan belanja negara untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Belanja Pegawai, program perlindungan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta penguatan desentralisasi fiskal.

“Dan, ketiga, terkait sumber-sumber pembiayaan negara. Hal ini patut jadi perhatian,” ujar Misba dalam diskusi publik yang bertajuk “Menakar Polirik Anggaran RABPN 2019” yang digelar FITRA di Bakoel Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/8/2018).

Kontribusi Tax Amnesty Belum Maksimal

Kontribusi Pajak terhadap Pendapatan Negara & Hibah pada era Kabinet Kerja rata-rata mencapai 82 persen. Hal ini jauh melampaui penerimaan pajak pada era Kabinet Indonesia Bersatu I (KIB I) yang rata-rata hanya mencapai 69 persen dan KIB II mencapai 74 persen.

“Pada RAPBN 2019, Pedapatan Negara dan Hibah diproyeksi mencapai Rp 2.142 Triliun, dimana 83 persennya disumbang dari sektor perpajakan. Tingginya penerimaan pajak tidak lepas dari program tax amnesty dan tax holiday Pemerintah saat ini,” paparnya.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa Tax Amnesty belum mampu menyasar tujuan sebagaimana tertuan dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, antara lain mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang akan berdampak pada memperkuat nilai tukar rupiah, namun realisasinya nilai tukar rupiah makin melemah pasca pelaksanan program Tax Amnesty.

“Tax Amnesty belum mampu secara maksimal meningkatkan partisipasi Wajib Pajak, Total peserta tax amnesty sebanyak 965.983 WP atau hanya 2,95 persen dari WP terdaftar di tahun 2016. Secara jangka pendek, Tax Amnesty masih belum mampu menjadi solusi penerimaan negara namun secara jangka panjang melalui deklarasi harta kekayaan senilai Rp 4.800 Triliun dapat menjadi modal awal yang baik,” jelasnya.

Baca Juga:  Mengolah sampah Benowo menjadi listrik dan inovasi menuju 11 megawatt per hari

FITRA pun memberikan rekomendasi agar Pemerintah harus konsisten dengan tujuan awal diberlakukannya Tax Amnesty, jangan hanya puas dengan penerimaan pajak dalam negeri.

Kenaikan Belanja Pegawai dan Upaya Pencitraan

Pada RAPBN 2019, Anggaran Belanja Pegawai ditetapkan mencapai Rp 368,6 Triliun atau naik sekitar Rp 26,1 Triliun dibanding tahun 2018. Secara rata-rata, Belanja Pegawai di era Kabinet Kerja mencapai 24 persen dari Total APBN.

“Meski Jokowi baru dua kali menaikkan Gaji Pegawai selama periode pemerintahannya, persentase Belanja Pegawai-nya jauh di atas era Kabinet Indonesia Bersatu I (KIB I) dan KIB II yang rata-rata mencapain 17 persen dan 20 persen,” ujarnya.

“Kenaikan Gaji Pegawai pada akhir periode terkesan sebagai upaya pencitraan di tahun politik. Perlu evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Reformasi Birokrasi di Indonesia,” sambung Misba.

Pengurangan Subsidi vs Belanja Kesejahteraan Sosial dan Infratruktur

Rata-rata Belanja Subsidi di era Jokowi hanya 15% dari Belanja Negara. Penggunaan anggaran penghematan subsidi pada awalnya memang untuk pelayanan dasar, tetapi belakangan mulai tidak jelas.

Pada Tahun 2015 Pengalihan dana subisidi BBM pemerintah mendapat tambahan dana Rp 186 triliun. Alokasi pengalihan dana digunakan untuk mendukung program-program pemerintah seperti pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan. Pengalihan dana subsidi terbesar dialokasikan untuk anggaran proyek infrastruktur (Rp 33,2 triliun) dan sektor pertanian (Rp 16,9 triliun).

“Pemerintah saat ini harus terbuka terkait penggunaan anggaran penghematan subsidi yang mulai 2016 sudah tidak jelas,” terangnya.

Pembiayaan Negara; Gali Lubang Tutup Lubang

Dalam acara Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa tahun 2019 akan menjadi tahun yang berat bagi keuangan negara karena banyak hutang-hutang di masa lalu yang akan jatuh tempo. Di dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2019 disebutkan bahwa total pembayaran Bunga Hutang pada tahun 2019 adalah sebesar 275.420,4 triliun atau sebesar 17,1 persen dari total Belanja Negara. Angka ini lebih tinggi disbanding Belanja untuk Fungsi Pendidikan yang rata-rata hanya 11 persen dan Kesehatan yang hanya 4 persen. (rata-rata dalam 5 tahun)

Baca Juga:  BJ Habibie wafat, Gubernur Khofifah ajak warga Jatim kirim doa

Dari waktu-ke waktu, utang menjadi salah satu andalan pemerintah untuk mengatasi kekurangan sumber-sumber pembiayaan negara. Pada tahun 2019 diperkirakan pembiyaan negara yang bersumber dari utang sebesar 259.279,1 triliun atau sebesar 15% dari total Belanja Negara.

“Pemerintah perliu meninjau kembali kebijakan pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui Utang Luar Negeri untuk. Alokasi anggaran perlu dialihkan untuk program-program pemberdayaan dan perlindungan sosial yang dapat dicover rupiah murni,” pungkas Misba.@licom