Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
DPD RI siap panggil Dewan pers terkait nasib puluhan ribu media
Para pimpinan para pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Gedung DPD RI.@foto:dok.ist
Hukum

DPD RI siap panggil Dewan pers terkait nasib puluhan ribu media 

LENSAINDONESIA.COM:  Sejumlah pimpinan organisasi pers yang tergabung dalam gerakan Menggugat Dewan Pers bertekad terus memperjuangkan nasib insan pers dalam menghadapi berbagai permasalagan pers Indonesia, akhir-ahir ini.

Gerakan Menggugat Dewan Pers itu diawali menemui para pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung DPD RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta dalam rangka menyampaikan berbagai permasalahan pers Indonesia.

GMDP mengapresiasi sikap seluruh Pimpinan Komite I DPD RI yang merespon aspirasi insan pers tergabung GMDP pada Selasa lalu (28/8/2018). Di antaranya, Benny Ramdhani (Ketua), Fachrul Razi (Wakil Ketua mewakili wilayah barat), Fahira Fahmi Idris (Wakil Ketua mewakili wilayah tengah), dan Yakob Esau Komigi (Wakil Ketua mewakili wilayah timur).

Pimpinan organisasi pers GMPD Tondu Situmeang dan Asterina Tiarna didampingi pengacara muda, Dolfie Rompas, sempat memaparkan secara gamblang tentang permasalahan Pers Indonesia yang ditimbulkan peraturan dan kebijakan Dewan Pers. Akibatnya, puluhan ribu media di Indonesia tidak diakui Dewan Pers.

Rompas menjelaskan tentang dasar gugatan terhadap Dewan Pers itu dilayangkan ke PN Jakarta Pusat.

“Dewan Pers tidak diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Pers untuk menentukan status seorang wartawan atau bukan, karena itu sangat bertentangan dengan UU Pers,” ungkap Rompas.

Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Hence Mandagi memaparkan seluruh permasalahan yang tengah dihadapi Pers Indonesia akibat kebijakan Dewan Pers. “Maraknya kasus kriminalisasi terhadap pers akibat rekomendasi Dewan Pers harus dihentikan,” tegas Mandagi.

Dia juga menandaskan, program Uji Kompetensi Wartawan yang dilakukan Dewan Pers sangat bertentangan dengan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena kewenangan membuat lisensi sertikasi profesi ada pada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Baca Juga:  Diduga dibunuh, bayi berumur 6 bulan ditemukan tewas dalam bungkusan plastik

Ketua Umum DPN Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke meminta kesediaan para Pimpinan Komite agar dapat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh pihak terkait untuk membahas permasalahan pers ini.

Ketua Presidium Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Kasihhati menyampaikan informasi bahwa pihaknya sudah pernah menemui komisi I DPR RI dan diperoleh keterangan bahwa proses verifikasi media belum disetujui DPR RI. Sehingga, apa yang dilakukan Dewan Pers itu bertentangan dengan UU Pers atau ilegal.

Dalam pertemuan yang difasilitasi Sekretaris Jenderal Persatuan Pewarta Warga Indonesia, yang juga menjabat Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi ini, pimpinan Komite I secara resmi berjanji akan mengundang semua pihak terkait, termasuk Dewan Pers dan pihak Polri, untuk menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komite I DPD RI.

Rencananya akan dilaksanakan pada pertengahan September depan. Ketua Komite I Benny Ramdhani mengaku setuju bahwa tindakan Dewan Pers dalam membuat peraturan-peraturan adalah sebuah bentuk _abuse of power_ atau penyalahgunaan kewenangan.

“Dewan Pers telah bertindak seperti lembaga _super body_ yang menentukan status wartawan dan media, emang Dewan Pers, menurut orang Betawi, siapa elu,” ujar Ketua OKK DPP Partai Hanura ini, mempertanyakan.

Dewan Pers, menurut Ramdhani secara tidak langsung sudah menghilangkan hak ekonomi warga dan hal itu tidak bisa dibiarkan. “Kami memiliki kewenangan untuk memanggil Dewan Pers dan Kapolri karena sudah sesuai dengan bidang tugas Komite I di bidang hukum,” pungkas Senator dari Sulawesi Utara ketika itu.

Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi, Senator muda asal Aceh, berjanji akan memfasilitasi pelaksanaan dialog antara pimpinan organisasi pers dengan wartawan di Gedung DPD RI pada tanggal 12 September 2018. @sofie

Baca Juga:  Kemenristekdikti tunjuk UMM jadi tuan rumah kontes Kapal Cepat Tak Berawak 2019