Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Mulai hari ini, BI berlakukan larangan bagi yang bawa uang kertas Asing lebih Rp1 Miliar
Ilustrasi. @foto:bombastis
EKONOMI & BISNIS

Mulai hari ini, BI berlakukan larangan bagi yang bawa uang kertas Asing lebih Rp1 Miliar 

LENSAINDONESIA.COM: Bank Indonesia (BI) mengingatkan, kembali terkait Peraturan Bank Indonesia No. 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia. Disebutkan, mulai Senin ini (3/9/2018), diberlakukan sanksi denda bagi setiap orang atau korporasi yang melakukan pembawaan Uang Kertas Asing (UKA) dengan nilai setara atau lebih dari Rp1 miliar.

“Besarnya sanksi denda yang dikenakan kepada orang (perorangan atau korporasi) yang tidak memiliki izin dan persetujuan adalah sebesar 10%  dari seluruh jumlah uang kertas asing yang dibawa dengan jumlah denda paling banyak setara dengan Rp300 juta,” demikian bunyi siaran pers BI, dilansir laman Setkab, Senin (3/9/2108).

Badan Berizin yang terbukti melakukan pembawaan Uang Kertas Asing dengan jumlah melebihi persetujuan UKA oleh Bank Indonesia, juga dikenakan sanksi denda sebesar 10%  dari kelebihan jumlah UKA yang dibawa. Jumlah denda paling banyak setara dengan Rp300 juta.

Siaran pers BI, juga menyebutkan, besaran denda merujuk pada norma yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan lainnya terkait pembawaan uang tunai. Antara lain Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia.

Sanksi dikecualikan bagi Badan Berizin, yaitu Bank dan penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank yang telah memperoleh izin dan persetujuan dari Bank Indonesia.

Pelaksanaan pengawasan pembawaan UKA dan pengenaan sanksi denda di daerah pabean, akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pengaturan pembawaan Uang Kerta Asing, menurut]BI, bukan merupakan kebijakan kontrol devisa. Pasalnya, kebijakan ini menekankan pengaturan lalu lintas pembawaaan uang asing secara tunai.

Baca Juga:  Ini komentar petinggi Grab jika mitra pengemudinya pakai mobil listrik

Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memerlukan pembawaan valuta asing di atas ambang batas pembawaan uang kertas asing, BI menegaskan, tetap dapat melakukannya secara nontunai.

“Dengan implementasi ketentuan pembawaan UKA diharapkan dapat mendukung efektivitas kebijakan moneter, khususnya dalam menjaga kestabilan Rupiah,” demikian siaran pers BI. @licom_09

Autentikasi: Situs resmi setkab