LENSAINDONESIA.COM: Kota bekasi mengalami defisit anggaran tahun  2018 sebesar Rp900 Miliar. Hal ini dinilai karena banyaknya program pencitraan di bawah kepemimpinan Rahmat Effendi selalu Walikota bekasi.

“Defisitnya anggaran tersebut kemudian menjadi bagian pemerintah untuk memaksakan pajak dari masyarakat, dan mengorbankan gaji para tenaga kerja honor di lingkungan Pemkot Bekasi,” kata Adri Zulpianto, SH, Koordinator Alaska (Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran) di Bekasi, Sabtu (7/9/2018).

Adri yang juga Koordinator Lembaga Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik)

Ini mencermati program Kartu Sehat (KS) yang banyak menelan anggaran Kota Bekasi. Ia menilai menjadi penyumbang defisit anggaran. Program KS ini muncul di akhir masa jabatan Pepen, sapaan Rahmat Effendi.

Besarnya pun tidak tanggung-tanggung. Menurutnya, program ini menelan anggaran Rp200 miliar. Meski bermanfaat bagi masyarakat luas, tapi program KS justru  mengakibatkan lumpuhnya anggaran daerah, sehingga program tersebut tidak dapat dibenarkan.

Selain itu, lanjut dia, adanya pembangunan proyek di akhir tahun pemerintahan yang memaksakan anggaran di akhir masa periode kepemimpinan Pepen hanya sebagai bentuk pencitraan. “Meki melakukan penganggaran dalam system multiyear, tapi finalisasi anggarannya menggunakan anggaran di akhir masa jabatan Pepen,” tegas Adri, mengritisi.

Kenaikan tunjangan aparatur daerah ditahun 2018 pun tidak luput menjadi bagian dari pencitraan Pepen. Ditambah dengan pengangkatan ribuan tenaga kerja kontrak (TKK) besar-besaran di akhir masa jabatan Pepen, merupakan bukti bahwa anggaran tahun 2018 yang sebesar Rp5.6 Triliun itu.

“Semua itu habis digunakan hanya untuk melakukan pendampingan terhadap pencitraan Pepen agar dapat mengambil hati masyarakat Kota Bekasi, sehingga anggaran 2018 ini menjadi defisit begitu besar hingga mencapai 900 Miliar,” ungkapnya.

Ditambah lagi, banyak pembangunan dan proyek yang bermasalah, seperti pembangunan Stadion Mini Pondok Gede, juga pembangunan proyek flyover pondok gede, flyover Caman, flyover pandawa yang dinilai menghilangkan anggaran sebesar Rp90 Miliar dan sudah diajukan laporan ke Kejari oleh lembaga CBA dan Kaki Publik.

Pemerintah kota Bekasi, menurutnya, harus mampu menakar sistem penganggaran dari seberapa kuat-lemahnya anggaran dalam menjalankan program. Defisitnya anggaran Kota Bekasi membuktikan lemahnya kepemerintahan Pepen dalam menjalankan fungsi penganggaran tersebut. Sehingga mengalami defisit anggaran.

Akibat dari defisit tersebut, gaji para tenaga honor dan tenaga kontrak, terancam tidak dibayarkan, tapi tunjangan para PNS tidak d turunkan. Selain itu, pajak pun semakin ditekankan kepada masyarakat.

“Nyatanya, gaji dan pendapatan tenaga Honor yang dilantik pada akhir 2017 silam pun sampai kini belum dapat dibayarkan, atau bahkan ada yang ditunggak oleh Pemkot Bekasi,” ungkap Adri yang juga Koordinator Lembaga Center for Budget Alaysist.

Maka dari itu, lanjut dia, sudah semestinya defisit anggaran dan dugaan hilangnya anggaran di Kota Bekasi menjadi perhatian oleh KPK, Kejari dan BPK untuk menindaklanjuti, menginvestigasi dan menyelidiki apa yang telah terjadi di Kota Bekasi. @sofie