LENSAINDONESIA.COM: Partai Demokrat dalam bersikap politik menghadapi Pilpres 2019, dianggap membingungkan. Partai dikomandoi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, menetapkan pilihan berkoalisi mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Ironisnya, kader-kader andalan Demokrat seperti bebas mendukung pasangan Joko
Widodo-Ma’ruf Amin.

Praktis, Partai Demokrat memantik penilaian banyak pihak, sedang memainkan politik “aneka wajah”, bahkan dianggap ‘bermain dua kaki’. Faktanya, Partai Demokrat
tidak memberi sanksi terhadap sejumlah kadernya yang berseberangan bergabung mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Malahan, ada kesan kader yang memberikan dukungan berlawanan dengan partai itu tidak sekadar mendapat dispensasi dari partai maupun ‘restu’ SBY. Tapi, ini bagian strategi politik Partai Demokrat untuk tetap aman siapa pun yang memenangkan Pilpres 2019.

Di antara kader andal itu sebut Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Gubernur Papua Lukas Enembe, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, dan yang terbaru Gubernur Banten Wahidin Halim. Bahkan, Gubernur NTB Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB) yang belakangan mengundurkan diri sebagai kader Demokrat oleh SBY malah dianggap masih kader Demokrat.

Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai, sejumlah kader Demokrat yang memberikan dukungan Pilpres berseberangan dengan sikap partai itu menunjukkan ada dinamika politik. Soal alasan dispensasi atau demi mengamankan suara partai demi pemilu legislatif, hanya dalih untuk memperhalus istilah kemasan.

“Iya, dispensasi itu istilah halus ‘Main Dua Kaki,” kata Karyono, Kamis (13/9/2018).

Dinamika politik yang ditampilkan Demokrat itu, menurut Karyono, merupakan fenomena politik yang sudah menjadi tabiat para politisi di partai apa pun dalam setiap momen kontestasi pemilihan presiden maupun kepala daerah. Bahkan, bisa menimpa konstituen partai.

“Di tingkat pemilih Partai Demokrat juga sama. Tentunya, di akar rumput yang menjadi basis pemilih partai Demokrat juga terjadi perbedaan pilihan capres,” tegas eks peneliti LSI Deny JA ini.

Karyono tidak sependapat fenomena yang ditunjukkan Partai Demokrat “main dua kaki” dianggap untuk jadi tiket mengamankan Agus Harimurti Yudhono (AHY) supaya masuk kabinet Jokowi-Ma’ruf jika memenangkan Pilpres 2019. Karyono menilai justru momen ini sengaja dimanfaatkan kepentingan individu beberapa kader Demokrat.

“Kalaupun ada yang masuk kabinet justru bukan AHY. Tapi, kader Demokrat seperti TGB dan Sukarwo,” tegas Karyono. @licom_09