Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
LPSK di Bali: Kartel narkoba bakar satu keluarga jangan terulang, korban dan saksi narkoba harus dilindungi
Kartel Narkoba bakar hidup-hidup Satu keluarga bersama rumahnya di Makassar. @foto:ist
Hukum

LPSK di Bali: Kartel narkoba bakar satu keluarga jangan terulang, korban dan saksi narkoba harus dilindungi 

LENSAINDONESIA.COM: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempunyai kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Tapi, LPSK masih merasa tak pernah direkomendasikan untuk memberikan perlindungan kepada korban maupun saksi kasus narkotika.

“Belajar dari kasus kartel narkoba yang telah membakar hidup-hidup satu keluarga di Sulawesi Selatan, menjadi salah satu fokus tugas LPSK adalah melindungi korban dan saksi kejahatan narkotika yang sifatnya sudah extra ordinary crime,” kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai di Kuta, Bali, Rabu (12/9/2018)

“Sudah sepatutnya saksi korban penting untuk dilindungi, termasuk justice collaborator. Tetapi, ada beberapa kendala jarang sekali korban atau saksi yang minta perlindungan ke kita,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Praktisi Hukum I Made Somya Putra berpendapat bahwa sesuai dengan tugas dan fungsinya memang LPSK wajib untuk melakukan perlindungan saksi dan korban. Jika sudah ada nota kesepahaman berupa MOU dengan BNN sebaiknya MOU tersebut ditindaklanjuti secara teknis, dan dianalisis kendalanya dalam implementasinya.

“Perlindungan hukum terhadap saksi atau korban adalah hak warga negara, sejatinya pemenuhan hak wajib diberikan tanpa melihat kasusnya,” terang Somya yang juga aktif dalam Ormas pegiat anti narkoba Gerakan Anti Narkoba Nasional (Gannas) Bali.

Menurutnya, Kejahatan narkoba memang bersifat extra ordinary crime, justru dengan adanya kejahatan luar biasa tersebut kita sebagai warga negara harus memperhatikan hak perlindungan saksi dan korban nya.

“Apalagi, terhadap saksi dan korban kasus narkoba, sungguh sebuah tantangan bagi LPSK, sebab jika sampai saksi dan korban dibungkam maka pengungkapan kasus akan sangat sulit, dan hanya akan menunggu korban-korban selanjutnya,” pungkasnya. @hidayat

Baca Juga:  Komisi B minta Pemkot Surabaya siapkan relokasi PKL Cokelat sebelum digusur