LENSAINDONESIA.COM: Tim Penasihat Hukum terdakwa kasus BLBI, Syafruddin Arsyad Tumenggung, mengaku lega karena
sudah membacakan pledoi setebal 500 halaman (lembar) di persidangan Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)
Jakarta. Isinya, antara lain termasuk mengungkapkan beberapa fakta penting yang bertolak belakangan dengan materi tuntutan jaksa penuntut.

Sehari sebelumnya, Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) pada Kamis (13/09/2018) juga membacakan pledoi sebanyak 110 halaman. Banker itu sempat menangis saat membacakan pledoinya yang diberi judul “Menembus Ruang dan Waktu”. Alasan mantan Ketua BPPN era Pemerintahan Presiden Megawati ini, dalam melakukan pembelaan, dirinya harus kembali ke masa lalu untuk mengumpulkan bukti-bukti dokumen 20 tahun silam. Semua bukti itu disampaikan ke masa sekarang demi demi mencari keadilan.

Diketahui, kasus BLBI yang merugikan negara Rp 4,58 triliun ini, Syafruddin A Tumenggung didakwa mengeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), perusahaan milik Sjamsul Nursalim alias Liem Tek Siong bos PT Gajah Tunggal Tbk. Kasus yang selama era reformasi terus membuat gaduh politik ini dan menyeret nama-nama pejabat profesional dan tokoh profesional ini, yang diduga “sang perampok” uang negara Sjamsul Arifin bersembunyi di luar negeri.

Pledoi tim penasihat hukum SAT, memang jauh lebih tebal. Pledoi itu berjudul “Si Tou Timou Tumou Tou”. Artinya, bahwa penegakan hukum harus beradab dengan mengikuti “due process of law” untuk menemukan keadilan.

Judul ini diambil dari filisofi Sam Ratulangi. Tim penasihat hukum, ingin mengingatkan kepada tokoh pejuangan
yang juga Pahlawan Nasional yang terkenal dengan filisofinya itu. Artinya, “Manusia baru dapat disebut sebagai manusia, jika sudah dapat memanusiakan manusia”.

“Bahwa penegakan hukum (terhadap SAT) harus mengedepankan sisi kemanusiaan dengan mengedepankan hati nurani, yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan,” ungkap Ahmad Yani, salah satu dari tim penasihat hukum yang mendampingi SAT selama persidangan.

Yani berpendapat JPU (Jaksa Penuntut Umum) KPK tidak paham proses pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI
kepada Bank BDNI. Imbasnya, lanjut Yani, dakwaan dan tuntutan kepada mantan Syafruddin keliru.

Yani yang juga politisi DPR yang dikenal cukup vokal era Pemerintahan SBY itu, juga mengungkapkan bahwa tidak
ada satu pun fakta hukum yang yang didakwakan JPU terungkap dalam persidangan. Selama sidang, kata dia, tak ada fakta yang bisa membuktikan bahwa pemberian SKL kepada Syamsul Nursalim (SN) sebagai pemegang saham pengendali BDNI tersebut melawan hukum.

Tuntutan JPU, lanjut Yani, mencampuradukkan antara kedudukan SAT sebagai Sekretaris KKSK dengan Ketua BPPN. SAT baru diangkat sebagai Ketua BPPN sejak 22 April 2002. Keputusan KKSK atau kebijakan Pemerintahterkait PKPS maupun Hutang Petambak sudah terjadi sebelum SAT menjabat Ketua BPPN.

JPU KPK, menurutnya, juga membuat penyesatan dengan menempatkan posisi SAT lebih tinggi. Padahal, secara hukum dan kelembagaan KKSK memiliki kewenangan lebih tinggi dibandingkan BPPN.

“Itu artinya SAT tidak bisa dituntut telah melanggar hukum formil, karena dia hanya melaksanakan perintah KKSK”,
tegas Yani.

Tim Penasihat Hukum lainnya, Jamin Ginting, menambahkan dalam kesimpulan: “Dalil JPU yang menyatakan bahwa Undang-undang Perbendaharaan Negara yang diundangkan pada tanggal 14 Januari 2004 berlaku bagi BPPN adalah tidak berdasar hukum,”.

Mengingat, urai Jamin Ginting, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi BPPN bersifat lex specialis terhadap segala peraturan perundang-undang yang ada termasuk UU Perbendaharaan Negara.

“Posisi lex specialis tersebut dipertegas dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01.P/HUM/1999 yang isinya pada pokoknya menolak Uji Materi terhadap PP No. 17 BPPN dengan menegaskan PP 17 1999 merupakan lex spesialis yang dibuat berdasarkan urgensi dan occutional demand,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Jamin Ginting, pasal 37 UU Perbendaharaan Negara yang didalilkan oleh JPU terkait dengan
penghapus-tagihan piutang negara/daerah mensyaratkan adanya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan
pelaksanaan atas ketentuan tersebut.

Ada pun PP yang dimaksud/diperintahkan oleh Pasal 37 UU No 1 Tahun 2004 baru terbit pada tahun 2005. “Sedangkan
terdakwa berakhir masa jabatan pada tanggal 30 April Tahun 2004,” ujar Jamin.

Jamin juga menegaskan bahwa dalil JPU yang menyatakan BPPN tidak mempunyai kewenangan penghapus-bukuan dan/atau
penghapus-tagihan berdasarkan PP No. 17 tahun 1999 BPPN adalah tidak berdasar hukum. Mengingat, ketentuan tentang restruktrurisasi dan penjualan Aset Dalam Restrukturisasi, termasuk penjualan Aset Dalam Restrukturisasi di bawah nilai buku kepada pihak lain yang menyebabkan hapus tagih diatur di dalam Pasal 26 ayat (2) jo. Pasal 29 jo. Pasal 53 ayat (1) huruf h PP No. 17/1999 tentang BPPN”.

Fakta selanjutnya, diungkapkan Jamin, adalah perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dan dituntut kepada SAT adalah adanya dugaan MISREPRESENTASI oleh SJAMSUL NURSALIM atas perjanjian perikatan perdata berupa Master Settlement and Asset Acquisition (MSAA) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah cq BPPN dengan
Sjamsul Nursalim.

Dalam fakta persidangan, menurutnya, terbukti bahwa perjanjian MSAA ternyata sebelumnya telah diubah 5 (lima) kali pada tahun 1998 sampai dengan 1999. Namun, setelah Sjamsul Nursalim menerima Release & Discharge (R&D) tanggal 25 Mei 1999 tentang pembebasan Kewajiban BLBI dan BMPK, tidak pernah ada lagi perubahan Perjanjian MSAA. Mengingat, Sjamsul Nursalim selalu berpendapat bahwa pemenuhan kewajiban Sjamsul Nursalim telah selesai (Closing) dibuktikan dengan penerimaan Surat Pembebasan Kewajiban BLBI dan BMPK atau Release & Discharge (R&D) tersebut.

“Terdakwa tidak melakukan penghapus-bukuan dan/atau penghapus-tagihan atas Hutang Petambak sebagaimana yang didalilkan oleh JPU,” dalihnya.

Dalam persidangan, terbukti bahwa Persetujuan penghapus-bukuan Hutang Petambak dilakukan oleh KKSK berdasarkan Keputusan KKSK tanggal 13 Februari 2004 dan Terdakwa tidak pernah menindaklanjuti perintah KKSK tersebut di atas.

“Karena pertama masa kerja BPPN berakhir sesuai dengan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004, tanggal 27 Februari 2004,” ungkapnya.

JPU, kata dia, tidak bisa membuktikan adanya perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan suatu putusan atau penetapan
hutang baru petambak sesuai butir 3 Keputusan KKSK tanggal 13 Februari 2004 dan tidak ada juga Keputusan Terdakwa selaku Ketua BPPN yang menerbitkan suatu Keputusan Ketua BPPN sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 29 PP No. 17 BPPN.

Tim Penasihat Hukum juga manyatakan, “SAT tidak terbukti secara hukum melakukan penjualan hak tagih utang petambak plasma PT. DCD dan PT. WM kepada Konsorsium NEPTUNE dari Group CHAROEN POKPHAND sebesar Rp220 miliar.”

Dalam fakta persidangan, terbukti penjualan hak tagih Hutang Petambak dilakukan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Perseroan) pada tahun 2007 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 30/KMK.01/2005”.

Terkait adanya kerugian negara, Jamin menyatakan, “Jika qud-non LHP BPK tahun 2017 digunakan untuk menghitung kerugian negara, maka tempus delicti dalam audit BPK LHP tahun 2017 timbul akibat penjualan utang petambak sebesar Rp 220 Milyar oleh PT PPA berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan pada tahun 2007.”

Peristiwa tersebut, menurutnya, terjadi setelah terdakwa tidak lagi menjadi Ketua BPPN dan bukan dilakukan oleh
terdakwa”.

Fakta baru yang terungkap, menurut dia, adalah Jika hak tagih utang Petambak tidak dijual pada tahun 2007, maka Pemerintah cq Menteri Keuangan masih memiliki aset jaminan lahan petambak yang dijaminkan oleh 11.000 petambak, dimana berdasarkan Perjanjian Kredit antara BDNI dan petambak, masing-masing petambak menjaminkan tanah tambak seluas + 0,6 hektar atau 6.000 m2 per petambak.

Sehingga, lanjutnya, total untuk 11.000 petambak seluas 60.000.000 m2 dan karenanya nilai aset jaminan petambak
sekarang berkisar Rp 7,9 Triliun sampai dengan Rp 12,1 Triliun.

Hasbullah, salah satu anggota Tim Penasihat Hukum SAT lainnya lagi, kemudian menutup pledoi dengan mengajukan permohonan agar memutuskan Terdakwa SAT tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.

Majelis Hakim menutup persidangan pembacaan pledoi. Sidang selanjutnya untuk pembacaan putusan akan dilakukan pada Senin, 24 September 2018 mendatang.@putera