Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
RS jangan korbankan warga butuh layanan kesehatan, BPJS tanggung kompensasi bayar telat
Masyarakat peserta BPJS Kesehatan berharap rumah sakit tidak melulu membisniskan kesehatan. @foto: dok.ist
Jawa Barat

RS jangan korbankan warga butuh layanan kesehatan, BPJS tanggung kompensasi bayar telat 

LENSAINDONESIA.COM: Pemenuhan kewajiban untuk pembayaran klaim jatuh tempo BPJS Kesehatan pada rumah sakit, prinsipnya tidak akan bermasalah, dan dipastikan semua rumah sakit yang melayani peserta BPJS akan terbayar sesuai ketentuan .

Kepala BPJS Kesehatan Bekasi, Farida Hanum mengharapkan, semua pihak agar memahami kondisi saat ini yang membutuhkan waktu untuk proses. Mengingat, proses yang dilakukan BPJS Kesehatan berkonsekuensi pada pembayaran klaim yang sudah jatuh tempo.

“Untuk rumah-rumah sakit, kalau sekiranya nanti ada pembayaran melewati batas jatuh tempo, maka sesuai regulasi, sebagai kompensasi atas keterlambatan pembayaran klaim, BPJS Kesehatan dikenakan denda ganti rugi sebesar 1% per bulan. Atau, 12% per tahun secara proporsional menurut hari kalender berdasarkan jangka waktu keterlambatan,” jelas Farida Hanum, Rabu (19/9/2018).

Pernyataan Farida ini dimaksudkan untuk meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat terkait keterlambatan pembayaran klaim BPJS ke RS. Pasalnya, ini menjadi kekhawatiran masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan yang merupakan hak mereka.

“Dalam hal pembayaran klaim, saat ini tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diharapkan fasilitas kesehatan untuk dapat terus memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik sesuai dengan ketentuan,” ungkapnya.

Menurut Farida, implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) merupakan program negara atas amanah undang-undang yang merupakan wujud dari kehadiran negara kepada rakyatnya. Pemerintah mewujudkan amanat undang-undang dengan menjalankan Program JKN-KIS. Sehingga, pemerintah sangat memberikan perhatian yang sungguh -sungguh atas keberlangsungan program ini.

Karena itu, kata Farida, BPJS Kesehatan dalam mengelola Dana Jaminan Sosial (DJS) menggunakan prinsip keterbukaan, kehati-hatian dan akuntabilitas serta dalam hal likuiditas diatur sesuai siklus penerimaan iuran. “Juga pengeluaran biaya manfaat yang dikelola dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik,” pungkasnya.

Baca Juga:  Jokowi terbitkan Inpres No.3/2019, La Nyalla sangat tepat pimpin PSSI

Masyarakat, tentu berharap rumah sakit, jangan cuma cari enaknya, akan giat kalau omset dari BPJS lancar. Namun,
‘ngambek’ yang justru mengorbankan masyarakat peserta BPJS kesehatan, jika klaim pembayaran tidak lancar. Toh, keterlambatan klaim, tetap mendapat dana kompensasi. @sofie