LENSAINDONESIA.COM: Gubernur Jawa Timur Soekarwo resmi melantik sebanyak 12 pasangan bupati-wakil bupati dan walikota-wakil walikota terpilih di Pilkada 2018. Gubernur meminta bupati dan walikota harus berpedoman dan mengacu kepada visi dan misi presiden, serta visi dan misi gubernur dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah. Hal tersebut perlu dilakukan agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi dari daerah sampai ke pusat.

Dilanjutkan Pakde Karwo (sapaan akrab Gubernur Jatim) sebagai wujud aplikasi acuan yang bisa dilakukan yakni menjabarkan dan implementasikan sesuai konteks dan kondisi daerah masing-masing. Program-program kementerian dan lembaga di pusat harus dijamin dapat terkonsolidasi dengan baik. Demikian pula program-program lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota agar bisa difasilitasi dan disinergikan dengan sebaik-baiknya.

“Tidak ada kabupaten/kota yang berjalan sendiri tanpa mengikuti arahan dan program dari pusat yang turun ke provinsi dan dari provinsi sampai ke kabupaten/kota,” katanya ditemui LICOM usai Pengangkatan Sumpah Jabatan dan Pelantikan 12 Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota Masa Jabatan 2018-2023 di Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (24/09/2018).

Selain itu, Pakde Karwo mengingatkan pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan perhatian terhadap permasalahan utama di masing-masing daerah utamanya terkait kesejahteraan masyarakat.

Sebagai contoh, berdasarkan tingkat kemiskinan kabupaten/kota tahun 2017 di Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo mempunyai jumlah penduduk miskin terbanyak nomor tiga yaitu sebanyak 225.130 jiwa dengan prosentase penduduk miskin sebanyak 20,52 persen.

Pada bidang kesehatan kabupaten/kota tahun 2017 di Jatim, Kabupaten Bangkalan terdapat kasus stunting sebanyak 43,0 persen yang merupakan persentase tertinggi se-Jatim dan kasus kusta sebanyak 260 kasus yang merupakan jumlah terbanyak ke-4 se-Jatim. Sedangkan Kabupaten Nganjuk memiliki kasus angka kematian bayi sebanyak 147 kasus yang merupakan jumlah terbanyak ke-8 se-Jatim.

Melihat hal tersebut, permasalahan-permasalahan itu harus segera ditangani bersama seluruh stakeholder pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.

Hal lainnya, Soekarwo juga berpesan bupati dan walikota memperhatikan 9 poin penting dalam melaksanakan tugasnya. Di antaranya dalam mengelola keuangan daerah agar mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, belanja APBD harus menguatamakan belanja publik terutama memberikan layanan kepada masyarakat dan pembangunan wilayah, memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, meningkatkan kesempatan kerja, investasi dan ekspor, tingkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan, revitalisasi pertanian serta penegakan hukum;

“Poin penting yang tak kalah pentingnya, memberikan dukungan dan mengambil langkah-langkah yang maksimal dalam upaya peniadaan korupsi, menjalin hubungan kerja dengan DPRD dalam rangka mengembangkan kebijakan daerah dan dilarang melakukan penggantian pejabat dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri,” tegasnya.

Sebanyak 12 Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota Periode 2018-2023 yang dilantik yakni Bupati-Wakil Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Timbul Prihanjoko, Bupati-Wakil Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dan Mohni, Bupati-Wakil Bupati Bojonegoro Anna Mu’awannah dan Budi Irawanto, serta Bupati-Wakil Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dan Marhaen Djumadi.

Kemudian, Bupati-Wakil Bupati Pamekasan Baddrut Tamam dan Raja’e, Bupati-Wakil Bupati Pasuruan M. Irsyad Yusuf dan KH A Mujib Imron, Bupati-Wakil Bupati Magetan Suprawoto dan Nanik Endang Rusminiarti, Bupati-Wakil Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro dan Hari Wuryanto, Bupati-Wakil Bupati Lumajang Thoriqul Haq dan Indah Amperawati, Bupati-Wakil Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin dan Irwan Bachtiar Rachmat, Bupati-Wakil Bupati Jombang Mudjidah Wahab dan Sumrambah, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota Malang Sutiaji dan Sofyan Edi Jarwoko.

Sementara, Bupati dan Walikota yang masih menunggu giliran pelantikan di antaranya Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sampang, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Kediri dan Kota Madiun.

Khusus untuk Bupati-Wakil Bupati Tulungagung yakni Syahri Mulyo dan Maryoto Bhirowo akan dilantik di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Selas (25/09/2018) siang. Ini dilakukan karena Bupati Syahri Mulyo jadi tersangka KPK kasus OTT terhadap Kadis PUPR Kabupaten Tulungagung terkait suap proyek infrastruktur.

“Dilantik besok jam 14.00 WIB di Kantor Kemendagri. Pak Syahri Mulyo kan sudah tersangka (KPK), tidak bisa ikut pelantikan di Grahadi, dikasih tempat disana (Kemendagri), karena pinjam di KPK tidak bisa,” tukas Soekarwo.@sarifa