LENSAINDONESIA.COM: APBD Kota Bekasi merosot dan disinyalir defisit atau lebih tepat arus kas APBD ‘tekor”
hingga Rp 900 Miliar. Kondisi ini diungkap BPKAD Kota Bekasi.

Praktis, masyarakat kota Bekasi bertanya-tanya kenapa sampai defisit? KPK diharapkan turun tangan.

Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Keterbukaan Informasi Publik (Alaska) dan Lembaga Center for Budget Analysis (CBA), Adri Zulpianto, menegaskan sedikitnya ada dua hal yang menjadi dasar kenapa defisit?

Anggaran daerah defisit dipengaruhi dua faktor. Yakni; Adanya indikasi anggaran program yang dikorupsi, dan terjadi
inefisiensi (pembubaziran atau pemborosan), anggaran daerah atas program-program yang terjadi selama ini.

Berdasarkan dua hal tersebut, kata Adri, adalah kewenangan KPK maupun BPK untuk menelusuri kemana aliran anggaran
daerah tersebut. Menentukan ada atau tidaknya anggaran yang di korupsi atau menyalahi aturan, hanya dapat ditentukan
oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) maupun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Mengacu hal itu, Kordinator Alaska mengungkapkan besarnya anggaran untuk program kegiatan di daerah Kota Bekasi
menjadi satu dari sekian banyak faktor yang menjadi penyumbang atas defisit Kota Bekasi.

Maka dari itu, Adri berpandangan, perlu untuk BPK dan KPK menelaah alur kegiatan anggaran di Kota Bekasi.Bisa jadi, program yang baik justru malah memunculkan banyak koruptor didalamnya.

Misalnya, besarnya anggaran yang diperuntukkan atas pengadaan Kartu Bekasi Sehat, program tersebut adalah baik dan sangat bermanfaat untuk seluruh warga Kota Bekasi. Tapi, aliran dana yang begitu besar harus diawasi dengan seksama, agar tidak terjadi korupsi terselubung didalamnya.

“Toh, dana sumbangan untuk korban bencana gempa Lombok saja masih bisa dikorupsi,” kata Adri.

Selain itu, sebelumnya BPKAD pun menyebutkan bahwa kota Bekasi mengalami defisit karena besarnya beban yang ditanggung pemerintah untuk gaji pegawai, karena adanya kenaikan gaji ataupun tunjangan dan pengangkatan tenaga honorer maupun tenaga kontrak di Pemkot Bekasi.

Pengangkatan terjadi di akhir tahun 2017, di saat-saat menghadapi Pilkada Kota Bekasi. Pengangkatan ini seharusnya
dikaji terlebih dulu untuk menghitung kemampuan anggaran daerah dalam APBD, sehingga defisti dapat dihindarkan.

“Jika kemudian hari terjadi defisit karena adanya penambahan beban gaji, maka seharusnya hal tersebut menjadi indikasi kelalaian atas pengambil kebijakan dan pengelola anggaran,” terangnya.

Belum lagi, setelah diketahui anggaran mengalami defisit, ada pula perencanaan rapat paripurna untuk membahas APBD Perubahan yang sifatnya politik anggaran. Banyak pejabat daerah terindikasi terjebak suap dan tindakan koruptif di dalamnya.

Karena di dalam APBD Perubahan terbuka peluang untuk kompromi antara Pemerintah dengan DPRD, beber Adri Zulpianto, menganalisa. @sofie