LENSAINDONESIA.COM: Syahri Mulyo harus rela melepas jabatan Bupati Tulungagung yang baru 3 menit ia sandang.

Hal itu terjadi lantaran Syahri merupakan tersangka KPK dalam kasus suap bersama Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar terkait proyek-proyek di Tulungagung dan Blitar.

Ia terpaksa dinonaktifkan setelah menjalani pelantikan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Selasa (25/09/2018) pukul 13.54 WIB.

Syahri Mulyo dan wakilnya yaitu Maryoto Wibowo dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Kantor Kemendagri.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.56-5884 dan Nomor 132.35-5885 Tahun 2018 tentang pengangkatan Syahri Mulyo- Maryoto Wibowo sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung.

Namun, pada pukul 13.57 WIB, pemerintah melalui Mendagri Tjahjo Kumolo menyerahkan surat keputusan lainnya kepada kepada Gubenur Jawa Timur Soekarwo.

Selanjutnya, Soekarno langsung menyerahkan surat keputusan itu kepada Wakil Bupati Tulungagung Maryoto Wibowo.

Ternyata surat itu merupakan surat penugasan kepada Wakil Bupati Tulungagung untuk menjadi pelaksana tugas atau Plt Gubernur Tulungagung.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, awalnya Syahri akan dilantik bersama sejumlah kepala daerah terpilih lainnya di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Senin (24/09/2018) kemarin.
Namun karena di luar kota, KPK tidak mengizinkan. Akhirnya, Soekarwo meminta KPK untuk bisa melantik Syahri di Jakarta meski berstatus tersangka.

Lalu berdasarkan amanat Pasal 164 ayat (6) Undang-undang tentang Pilkada, KPK akhirnya memberikan izin pelantikan Syahri di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.@li-13