Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Keuangan pemerintah di daerah anjlok, PNS Kota Bekasi diminta legowo penghasilan dipotong
PNS di jajaran Pemerintahan Kota Bekasi megikuti apel. @foto:dok.indopos
HEADLINE

Keuangan pemerintah di daerah anjlok, PNS Kota Bekasi diminta legowo penghasilan dipotong 

LENSAINDONESIA.COM: Rencana pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) para pegawai di Pemkot Bekasi yang diusulkan Walikota Bekasi, Rahmat Effendi dianggap masih sebatas wacana. Usulan ini untuk rasionalisasi penyesuaian
anggaran APBD yang realitanya diasumsikan tidak sesuai target.

Saat ini rasionalisasi penyesuaian anggaran masih dibahas antara eksekutif dengan DPRD Kota Bekasi. Pembahasannya lewat agenda APBD Perubahan 2018 atau lazim disebut ABT.

Jika memang asumsi pendapatan daerah (PAD) diproyeksikan tidak mencapai target, maka kepala daerah bisa saja menutupi melalui sumber pendapatan lain, misalnya memotong TPP.

Kondisi riil TPP ASN (Aparatur Sipil Negara) dan pemangku jabatan di Pemkot Bekasi saat ini tertinggi kedua seJabar, setelah Kota Bandung.

“Namun, pemotongan TPP harus dibuatkan payung hukum, seperti Perwal (Peraturan Walikota). Ini sesuai Peraturan
Pemerintah No 53 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pemotongan perbaikan penghasilan ASN dan
pejabat negara,” jelas Didit Susilo, Pemerhati kebijakan dan pelayanan publik Kota Bekasi, Selasa (2/10/2018).

Didit pun berdalih, meski terpaksa harus memotong TPP seharusnya para ASN legowo dan karena tidak mengurangi
penghasilan pokok, karena masih ada TPP sebesar 60%.

“Sebagai pamong kalau cuma dipotong 40 % untuk kepentingan masyarakat banyak, seharusnya tidak mengurangi beban kerja
dan pengabdian. Apalagi, sifatnya kasuistik tertentu saja,” ucap Didit.

Trend menurun atau ‘anjlok’-nya belanja APBD semua daerah dengan pendapatan, tahun ini hampir merata dan tidak saja
Kota Bekasi. Karena ada tahun politik dan memasuki Pilpres 2019, belum lagi pengaruh fluktuasi dolar yang berimbas
terutama pengerjaan proyek-proyek fisik karena harga bahan-bahan naik.

Masih bayak daerah di Jabar yang TPP-nya lebih rendah dari Kota Bekasi. Pada 2018 alokasi biaya gaji pegawai sebesar
Rp 1,4 triliun.

Baca Juga:  Diresmikan, Tol Layang Jakarta-Cikampek gratis sampai tahun baru, Jokowi: Pembangunannya rumit

Kisaran tunjangan penambahan TPP bagi pegawai Pemkot Bekasi mulai dari pejabat setruktural, fungsional dan pelaksana tahun 2018, berupa tunjangan statis dan dinamis untuk eselon II A Sekda Rp. 75 juta hingga pejabat pelaksana Rp. 5.100.000.

Tunjangan TPP untuk pejabat fungsional tertinggi yaitu ahli madya (auditor) Rp.23.500.000 hingga pelaksana Rp. 7 juta.

Untuk fungsional ahli lainnya, yaitu ahli utama Rp14 juta hingga pelaksana pemula Rp6 juta. “Jadi, masih wajar jika
terpaksa harus dipotong, sekaligus untuk mengukur loyalitas para pegawai,” pungkas Didit soal besaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Bekasi. @sofie