Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.   
Guru dan pegawai honorer Jombang demo, minta Pemkab surati Presiden Jokowi
Pegawai dan guru honorer se Kabupaten Jombang menggeruduk Kantor DPRD, minta pemerintah peduli nasib tenaga honorer. @foto:obi
HEADLINE

Guru dan pegawai honorer Jombang demo, minta Pemkab surati Presiden Jokowi 

LENSAINDONESIA.COM: Ratusan massa dari guru dan pegawai honorer di wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur, berunjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, Rabu (3/10/2018).

Para tenaga honorer itu meminta Pemerintah Kabupaten Jombang peduli nasib mereka, dan mau mengirim surat ke Presiden Jokowi agar mengeluarkan peraturan pemerintah untuk menyelesaikan nasib guru dan pegawai honorer. Pasalnya, nasib tenaga honere yang tidak jelas bukan hanya di Jombang.

Mereka bergabung mengadu ke DPRD yang selalu klaim sebagai wakil rakyat, karena berharap peduli memperjuangkan nasib mereka sebagai rakyat yang memberi amanah. Para tenaga honorer ini merasa diperlakukan kebijakan pemerintah tidak adil terkait adanya perekrutan CPNS melalui jalur umum. Perekrutan CPNS ini dianggap mengabaikan kearifan memperhatikan jerih payah tenaga honorer.

“Sesuatu hal yang sangat mengancam keberadaan para pekerja yang digaji murah ini, dan membuat nasib para pengabdi menjadi semakin tidak jelas,” kata Koordinato Honorer K2, Ipung Kurniawan.

Kordinator ini juga menegaskan, bahwa para tenaga honorer baik guru maupun pegawai menolak adanya rekrutmen CPNS umum, karena tidak mempedulikan jerih payah para tenaga honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi di jajaran Pemerintahan Kabupaten Jombang.

“Kami hanya minta kejelasan agar tenaga honorer diprioritaskan untuk diangkat menjadi PNS,” katanya.

Para tenaga honorer meminta pejabat pemerintah pusat maupun di daerah tidak merusak citra Presiden Jokowi dalam memperhatikan nasib rakyat kecil. Mereka berharap membuka “mata hati” untuk memperhatikan pengorbanan pegawai honorer yang selama ini menjadi solusi problem kekosongan tenaga yang dihadapi beberapa instansi.

“Jika pemerintah hanya memberikan ruang untuk mengangkat PNS baru, itu sama dengan mengusir pelan-pelan. Dengan demikian kami secara tegas menolak adanya CPNS umum,” kata Ipung.

Baca Juga:  XL dan Bakamla permak Nunukan jadi Desa Maritim

Berikut 7 tuntutan yang disampaikan Forum Honorer Kabupaten Jombang :

1. Tolak CPNS UMUM Tahun 2018 / PP 36/37 Tahun 2018
2. Angkat Tenaga Honorer k2 menjadi PNS
3. Keluarkan Surat dari Pemerintah Kabupaten Jombang Kepada Presiden Joko Widodo agar segera menerbitkan PP untuk
menyelesaikan permasalahan Tenaga Honorer K2 tanpa dibatasi usia.
4. Terbitkan SK Bupati untuk Tenaga Honorer
5. Tingkatan kesejahteraan Tenaga Honorer dengan gaji sesui UMK Jombang
6. Berikan Jasa Pelayanan untuk Tenaga Kesehatan yang berstatus Honorer
7. Berikan BPJS Kesehatan untuk Tenaga Honorer @obi