LENSAINDONESIA.COM: Para pengacara di Jakarta yang mengatasnamakan Koalisi Advokat Pengawal Konstitusi (KAPK) mendatangi Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (4/10/2018). Mereka melaporkan empat anggota DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD), atas dugaan pelanggaran kode etik terkait penyebaran kabar bohong (hoax) penganiayaan Ratna Sarumpaet. Sehingga, hoax Ratna Sarumpaet bikin gaduh politik jelang Pilpres 2019.

Keempat anggota DPR itu, di antaranya Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Wakil Ketua
Komisi II dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, dan Anggota Komisi I Fraksi Partai Gerindra Rachel Maryam Sayidina.

“Ratna Sarumpaet sudah mengaku berbohong. Yang kami sesalkan, sebagai wakil ketua DPR, Fadli Zon dan Fahri Hamzah
tidak cermat menjaga perilakunya sebagai Anggota DPR,” tegas Saor Siagian, perwakilan Koalisi Advokat Pengawal Konstitusi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/10/2018).

Sebagai pimpinan lembaga terhormat negara, lanjut Saor, tidak seharusnya mereka gegabah dalam menyebarkan
pengakuan Ratna yang ternyata bohong, tanpa lebih dulu melakukan konfirmasi dari sumber lain. Mereka mestinya paham hukum, bahwa seseorang yang mengetahui ada dugaan tindakan pidana penganiayaan sebagaimana pengakuan Ratna, bisa melaporkan ke aparat kepolisian.

“Kalau memang ada tindak pidana (jika mereka yakin pengakuan Ratna benar), mestinya dilaporkan kepada polisi. Tapi, mereka bertindak, bukan sebagai polisi saja, bahkan sebagai hakim, menghakimi,” kata Saor.

Faktanya, setelah polisi melakukan penyelidikan di lapangan, meski tidak ada pengaduan resmi dari RatnaSarumpaet,
ternyata tidak ditemukan bukti-bukti pengakuan Ratna. Sebaliknya, justru menemukan bukti Ratna berbohong, misal pengakuannya saat penganiayaan terjadi di bandara Bandung, malah dirinya berada di klinik bedak plastik Jakarta. Bahkan, kondisi wajah lebam yang diviralkan di media sosial merupakan wajah Ratna yang menjalani operasi plastik.

“Bagi kami, ini tindakan (perbuatan pimpinan DPR ikut menyebarkan kabar bohong) yang sangat serius. Itu sebabnya kami hari ini melaporkan,” kata Saor terkait kedatangannya di MKD DPR RI.

Advokat Sugeng Teguh Santosa, yang ikut datang melapor itu, menegaskan, keempat anggota DPR itu diduga melanggar etika dan moral bahwa anggota wajib menghindari perilaku tidak pantas yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR. Selain itu, anggota DPR tidak harus berprasangka buruk atau bias terhadap seseorang atau suatu kelompok atas dasar alasan yang tidak relevan, baik dengan perkataan maupun tindakannya.

Hal itu sesuai Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) serta Pasal 9 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik DPR RI.

Pengakuan Ratna Sarumpaet dianiaya, menurut Sugeng, seharusnya mereka sebagai pimpinan wakil rakyat merespon
secara patut berdasarkan hukum. Bukan gegabah menyampaikan kepada publik. “Ini kan memperkeruh suasana.
Masyarakat tidak diedukasi (sebagai wakil rakyat). Mereka mengaduk pikiran masyarakat dengan prasangka,” katanya, geram. @rampe/licom_09