LENSAINDONESIA.COM: Maraknya fenomena perbuatan dan beredarnya berita bohong atau hoax dalam dunia politik di Indonesia membuat Konsorsium Kader Gus Dur Jawa Timur prihatin.

Seperti kasus pemukulan dan penganiayaan yang menimpa Ratna Sarumpaet, ternyata hoax dan telah diakui sendiri oleh aktivis yang sempat masuk dalam tim pemenangan kubu Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Wasekjen DPN Peradi Syaiful Ma’arif mengatakan pelaku hoax dapat terjerat hukum pidana dan ini sudah diberlakukan dalam hukum di Indonesia, yaitu pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, serta UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Penyebar hoax bisa dituntut sesuai pasal 14 dan 15 UU tahun 1946, serta UU no 19 tahun 2016 dengan tuntutan 6 tahun penjara. Meskipun berita bohong yang oleh Ratna Sarumpaet sudah diakui sendiri oleh yang bersangkutan, namun proses hukum harus tetap berjalan,” ujarnya dalam Dialog Kebangsaan ‘Dampak Berita Hoax dari Perspektif Hukum Agama dan Pidana’ di Mako Konsorsium Kader Gus Dur Jatim, Jalan Juwingan Surabaya, Minggu (07/10/2018) petang.

Untuk itu, ia mengajak mengajak seluruh masyarakat Indonesia stop melakukan tindakan hoax. “Mari semuanya, khususnya kader Gus Dur agar tidak melakukan kebiasaan menyebar ataupun melakukan sesuatu yang hoax atau bohong. Kasus hoax Ratna Sarumpaet tidak boleh terjadi lagi, apalagi kasus itu menjadi problem nasional dan membuat gaduh negara ini,” tegas dia yang Ketua Forum Profesional Peduli Bangsa ini.

Pembicara lainnya, Ketua Umum Forum Kiai Kampung Nusantara KH Abdul Tawwab mengimbau agar kader Gus Dur yang tersebar diseluruh nusantara, termasuk pendukung Capres-Cawapres nomor urut 1 Joko Widodo-Ma’ruf Amin untuk tidak ikut-ikutan membuat berita hoax dan fitnah.

“Tidak ada satupun agama yang melegalkan kebohongan. Biarlah mereka menggunakan fitnah, berita hoax dan cara cara yang tidak baik. Kader Gus Dur untuk tidak melayani. Malah sebaliknya menjawab dengan kerja nyata, kerja dan kerja. Kalau memang harus ada pernyataan, berilah pernyataan yang menyejukkan dan bermartabat,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa masyarakat kita sudah sangat cerdas, sudah tahu mana prilaku yang berbohong, mana yang benar dan mana yang salah. “Bahwa kebohongan itu akan membunuh dirinya sendiri yang telah berbohong,” imbuh KH Abdul Tawwab yang juga pengasuh Ponpes di Surabaya.

Dalam kesempatan ini, Konsorsium Kader Gus Dur Jatim juga mengusulkan kepada pemerintah dan DPR RI agar setiap tanggal 3 Oktober diperingati sebagai Hari Anti Hoax Nasional.

Konsorsium Kader Gus Dur adalah organisasi di bawah arahan Yenny Wahid yang beberapa waktu lalu telah mendeklarasikan dukungannya kepada Jokowi-Ma’ruf Amin. Ada 9 organisasi yang tergabung, yakni Barisan Kader Gus Dur), Gerakan Kebangkitan Nusantara, Forum Kyai Kampung Nusantara, Garis Politik Al Mawardi, Komunitas Santri Pojokan, Jaringan Perempuan NKRI, Milenial Political Movement, Forum Profesional Peduli Bangsa dan Satuan Mahasiswa Nusantara.@sarifa