Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Gubernur Jawa Timur Soekarwo secara resmi menunjuk dan menyerahkan surat keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Pasuruan kepada Wakil Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo.

Penunjukkan Raharto sebagai Plt wali kota ini adalah untuk melaksanakan tugas Wali Kota Pasuruan Setiyono yang non-aktif setelah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Kamis (04/10/2018) lalu.

Penyerahan SK Plt Wali kota dengan Nomor 131.425/1806/011.2/2018 diterima langsung oleh Raharto Teno dengan disaksikan sejumlah pejabat dari Pemprov Jatim serta Pemkot Malang. Gubernur Soekarwo mengatakan bahwa penyerahan SK Plt ini untuk melaksanakan amanah pada Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan bahwa tidak boleh ada kekosongan dalam pemerintahan.

“Jadi pelayanan publik harus tetap berjalan, kegiatan pemerintahan pun demikian, seperti belanja pemerintah, menggaji pegawai, membayar listrik dan sebagainya,” katanya pada wartawan usai penyerahan SK kepada Plt Walikota Pasuruan Raharto Teno di Ruang Kerja Gubernur, Jalan Pahlawan Surabaya, Senin (08/10/2018).

Dengan berlakunya SK tersebut, lanjutnya, maka Raharto Teno dapat menjalankan tugas dan wewenang sebagai Walikota Pasuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan tetap berkoordinasi dengan Walikota Setiyono selama menjalankan tugas dan wewenang.

“Plt Walikota juga harus melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali kota Setiyono. Selain itu, juga melakukan monitoring terhadap kasus OTT dan melaporkan perkembangannya kepada Mendagri,” tegas Pakde Karwo (sapaan akrab gubernur).

Ditemui di tempat yang sama, Plt Wali Kota Pasuruan Raharto Teno mengaku siap menjalankan amanah dari Gubernur Jatim. Sebagai langkah awal, dirinya akan segera berkoordinasi dengan Forkopimda Kota Pasuruan, khususnya DPRD dan menjalankan kembali roda pemerintahan di wilayahnya.

“Saya akan mengkonsultasikan kepada Pak Wali (Wali kota Setiyono) dalam menjalankan tugas ini dan kami juga akan terus berkoordinasi dengan Pak Gubernur, mengkonsultasikan apa saja yang kita kerjakan ke depan,” imbuh Raharto Teno.

Saat ini, dengan telah diterimanya SK Plt. maka Plt. Wali kota dapat menjalankan fungsi dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. khusus untuk hal hal tertentu yang telah diatur dalam undang-undang harus mendapatkan ijin Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.@sarifa