Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 di Pengadilan Tipikor Jakarta, mengadili terdakwa owner Blackgold pelaksana proyek PLTU Riau-1, Johannes B Kotjo, Kamis lalu (4/10/2018), rencananya akan dilanjutkan pekan ini.

Dakwaan Jaksa Penuntut KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada sidang pertama itu, ternyata
masih menyisahkan pertanyaan banyak pihak, terkait tidak disebutnya nama Direktur Utama Nicke Widyawati alias menghilang. Nicke sempat dipanggil KPK –dua kali mangkir–, dan diperiksa karena saat masih menjabat Direktur Perencanaan Strategis 1 PT PLN (persero) –membawahi divisi RUPTL (Rencana Usaha Pengadaan Proyek Tenaga Listrik) periode 2016-2024–, ikut melakukan pertemuan-pertemuan dengan terdakwa.

“Ini yang masih dalam bedahan di esPeKaPe. Ada apa kok dalam dakwaan Jaksa, tidak ada nama Nicke. Padahal, dari berbagai media mainstrem maupun online, KPK saat memeriksa tersangka Eni Saragih dan Johannes B Kotjo dalam beberapa pertemuan dengan pihak PLN juga ada Nicke sebagai Direktur Pengadaan Strategi 1 PLN,” tegas fungsionaris Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (esPekaPe), Teddy Syamsuri kepada LensaIndonesia.com, Selasa (9/10/2018).

“Ada alibi kami, untuk alihkan isu demi Pertamina. Nicke saat ini menjabat Dirut Pertamina, sehingga
terus bergerilya tidak ada dugaan keterlibatannya atas kasus Riau-1,” kata Teddy.

Lain lagi, penelisikan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman. Yusri juga tanda tanya karena Jaksa justru menyebut nama Direktur Utama (Dirut) PT PLN (persero) Sofyan Basir sampai sembilan kali melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait proyek PLTU Riau-1 yang pelaksanaannya oleh PLN diserahkan PT Blackgold Natural Resources Limited. Termasuk, disebutkan nama Supangkat Iwan Santoso sebagai Direktur Perencaan Strategis 2 PT PLN (persero). Sedang, nama Nicke hilang bak ditelan bumi.

“Malah nama Supangkat Iwan Santoso sebagai Direktur Perencaan Strategis 2 (PT PLN) yang membawahi
Divisi IPP (Independent Power Producer) yang disebut-sebut hadir dan aktif berdiskusi,” kata Yusri Usman di Jakarta, yang juga dilansir terbit, Selasa (9/10/2018).

Tedy menyatakan, hilangnya nama Nicke itu sangat mungkin jadi alibi pengalihan isu. Ini jika dikaitkan dengan penyidik di Kejaksaan Agung tiba-tiba menahan mantan Dirut Pertamina Karen G Agustiawan dengan tuduhan diduga merugikan keuangan negara Rp 568 Miliar. Karen yang sudah sejak 1 Oktober 2004 mundur dari PLN karena akan mengajar di Harvard Amerika Serikat, saat ini malah ditahan dengan tuduhan melakukan penyimpangan pelaksanaan investasi Pertamina melalui akisisi Blok Basker
Gummy (BMG) di Australia, setelah melakukan Interest Participating (IP) milik ROC Oil Company.

“Alibi pengalihan isu, karena yang meniadakan nama Nicke itu dalam dakwaan jaksa. Sebaliknya, yang merumuskan Karen kasusnya di Kejaksaan Agung itu waktunya bersamaan. Momentumnya sama-sama membawa nama Pertamina. Ini yang harus dicermati seksama,” kata Teddy.

Sementara itu, penyebutan nama Sofyan Basir melakukan pertemuan sampai delapan kali
dengan sejumlah pihak terkait pelaksanaan proyek PLTU Riau-1 yang diserahkan PT Blackgold dengan CEO Johannes B Kotjo, termasuk keterlibatan Supangkat Iwan Santoso, mengundang spekulasi besar bahwa Sofyan Basir dan Supangkat Iwan Santoso seperti di ujung tanduk. Keduanya sangat mungkin status dari saksi bisa dinaikkan menjadi tersangka.

“KPK sudah menggeledah rumah Sofyan Basir dan kantor PLN pusat di Jakarta Selatan, dan menyita
sejumlah dokumen. Kalau sudah ada dua alat bukti keterlibatan Sofyan Basir dan Supangka, langkah KPK
sudah bisa ditebak. Apalagi, kalau fakta persidangan nanti ada kesaksian dari Eni Saragih dan Idrus Marham, atau pengakuan Johannes Kotjo,” kata pegiat Anti Korupsi Nasional (AKN), Tjatur
Setiawan kepada lensaindonesia.com, Selasa (9/10/2018)

Tjatur berkeyakinan KPK tidak akan main-main dalam membongkar kotak pandora kasus suap di balik
pelaksanaan megaproyek PLTU Riau-1 ini. Pasalnya, kasus PLN yang heboh ini melibatkan tersangka
Idrus Marham yang merupakan mantan Menteri Sosial di Kabinet Pemerintahan Jokowi, juga mantan
Sekjen DPP Golkar. Termasuk pula, menyeret Bendahara Munaslub DPP Golkar Eni Saragih, saat masih
aktif sebagai Wakil Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar.

“KPK tidak mungkin berani tebang pilih kalau dua alat buktinya kuat. Apalagi, kasus dugaan suap
Riau-1 ini juga menyebut-nyebut uang suap dipakai untuk Munaslub yang menggantarkan nama
Airlangga sebagai Ketua Umum DPP Golkar, menggantikan Setya Novanto terpidana kasus e-KTP,” tegas
Tjatur.

Diketahui, dakwaan jaksa terhadap Johannes B Kotjo menyebut pertemuan-pertemuam Sofyan Basir dengan
Johanes B Kotjo, Setya Novanto (mantan ketua umum Partai Golkar), Idrus Marham (mantan sekretaris
Partai Golkar), dan Eni Maulani Saragih (wakil ketua Komisi VII DPR).

Tapi, tidak menyebutkan adanya kehadiran Nicke Widyawati sebagai direktur Perencanaan Strategis 1
yang membawahi divisi RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Proyek Tenaga Listrik) periode 2016-2024.

Sementara itu, Sofyan Basyir dan Eni Saragih kepada awak media di berbagai kesempatan menyinggung nama Nicke Widyawati sebagai direksi yang bertanggungjawab dalam Perencanaan Usaha Pengadaan Proyek Tenaga Listrik, turut membahas PLTU Riau-1 dan pembangkit lainnya. Bahkan, ada bukti seperti rekaman CCTV adanya keterlibatan Nicke Widyawati.

Ihwal Johanes B Kotjo sebagai CEO Blackgold Natural Resources bisa mendapatkan proyek PLTU Riau-1,
karena mendekati Setya Novanto –saat masih Ketua Umum DPP Golkar– awal 2016. Menurut Jaksa Ronald
Ferdinand, pertemuan pertama di rumah Setya Novanto pada 2016. Pertemuan juga dihadiri pejabat PLN lainnya, Setya Novanto meminta salah satu proyek di PLN yaitu PLTGU Jawa III kepada Sofyan Basir. Sofyan menjawab jika proyek tersebut sudah ada kandidat, lalu muncul proyek PLTU Riau-1 yang belum ada kandidatnya.

Kemudian, Setya Novanto mempercayakan kepada Eni Saragih sebagai Wakil Ketua Komisi VII –membidangi Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup– untuk mengawal Eni Saragih berhubugan dengan Dirut PLN Sofyan Basyir dan direksi bawahan Sofyan.

KPK dalam berbagai keterangan kepada awak media menyebut ditemukan adanya aliran dana sebesar Rp 4 ,7 miliar dari Johannes B Kotjo diterima Eni Saragih dkk. Uang diserahkan Johannes ini bagian dari janji kepada Setya Novanto sebesar USD 6 juta, dan Idrus Marham USD 1,5 juta. Wasekjen Golar Sarmuji sempat mengembalikan kepada KPK uang yang diterimanya sebesar Rp 700 juta, begitu pula Eni Saragih menyerahkan Rp 500 juta.

Yusri mengungkapkan, setiap nominasi proyek pembangkit itu bisa masuk dalam RUPTL untuk bisa dilaksanakan dengan skema EPC (Engineering, Procurement, and Construction) atau IPP penetapannya adalah kewenangan divisi RUPTL di bawah tanggung jawab direktur Perencaan Strategis 1.

Hal itu sesuai bagan organisasi PLN yang kemudian pelaksananaan proyeknya berpayungkan Peraturan
Presiden No 4/ 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Yusri mengatakan, tidak salah sebagian publik merasa aneh dan tanda tanya besar. Apakah ada upaya pihak tertentu yang memiliki kekuatan besar telah mengintervensi KPK agar nama Nicke Widyawati hilang dalam dakwaan Johannes B Kotjo, juga sangat mungkin juga lenyap di dakwaan terhadap Idrus Marham maupun Eni Saragih, yang sidangnya belum dimulai.

“Dakwaan terhadap Eni Saragih dan Idrus Marham menjadi menarik diamati. Nama Nicke Widyawati
akan disebut atau hilang sama sekali perannya?” kata Yusri.

Yusri berharap KPK membongkar kasus suap PLTU Riau 1 dapat menguak tuntas proyek listrik 35.000 MW yang menjadi pekerjaan besar PLN. “Semoga penyidik KPK bisa lebih jujur mengungkap fakta-fakta, agar rakyat semakin percaya terhadap kinerja KPK,” jelas dia. @licom_09